Kemenhub bakal Melarang Ojol Berikan Diskon

by -4 views
LARANGAN: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana melarang ojol berikan diskon.

METROPOLITAN – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana melarang diskon pada tarif ojek online (ojol). Budi menyampaikan tujuan dari pelarangan itu karena diskon dianggap dapat mengarah pada persaingan tidak sehat. Diskon yang dimaksud Budi adalah yang diberikan partner dari aplikator, misalnya penyedia jasa layanan uang elektronik Go-Pay dan OVO. Budi memperkirakan aturan ini akan rampung pada akhir Juni 2019. “Kami sedang merancang suatu permen (peraturan menteri, red) atau surat edaran yang melarang diskon,” ucap Budi di gedung Kemenhub.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun melihat kecenderungan serupa bahwa diskon tarif ojol ini dapat mengarah pada predatory pricing sebagai bentuk persaingan tidak sehat. Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, dalam strategi bisnis, sebuah perusahaan bisa menjatuhkan lawannya dengan menerapkan harga semurah mungkin. Kurnia menilai indikasi itu terlihat dari perbedaan harga di aplikasi dengan yang dibayarkan konsumen saat pemerian diskon. Ia pun telah memerintahkan divisi penegakan hukum KPPU untuk segera bertindak. “Kemarin itu kan ada penelitian (KPPU, red). Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana,” kata Kurnia usai halalbihalal di kantor KPPU.

Vice President Corporate Communication Go-Jek, Michael Reza Say, belum mau berkomentar terkait rencana pelarangan diskon lantaran masih berupa wacana. Michael mengaku masih ingin menunggu kejelasan rencana tersebut. “Kami belum lihat isi maupun keputusan resmi dari pemerintah terkait ini, jadi belum bisa komentar banyak,” ucap Michael. ”Harapan kami segala peraturan bisa dilihat secara holistik dari sisi konsumen, mitra driver dan keberlangsungan industri,” ujarnya.

Michael mengklaim Go-Jek tidak menerapkan strategi promo atau diskon secara berlebihan. Ia mengatakan, pemberian diskon yang berlebihan dalam jangka panjang justru akan memengaruhi keberlangsungan industri, terutama kualitas layanan. “Subsidi berlebihan untuk promosi (diskon tarif, red) memberikan kesan harga murah, namun hal ini semu karena promosi tidak dapat berlaku permanen,” jelasnya. (tir/ mam/run)