KPU Kota Bogor Minta Warga Percaya Putusan MK

by -
ILUSTRASI: Petugas saat berjaga di kantor MK. KPU meminta semua pihak menahan diri jelang sidang perdana nanti.

METROPOLITAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor meminta masyarakat dan semua pihak tidak melakukan hal yang merugikan jelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait pemilihan presiden (pilpres) yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6) nanti.

Ketua KPU Kota Bogor Samsudin meminta seluruh masyarakat menghargai proses hukum yang tengah berjalan di MK. Menurutnya, semua proses persidangan akan berlangsung di MK. Semua pihak diharapkan mampu menahan diri, seperti tidak melakukan unjuk rasa yang berakhir ricuh dan sebagainya. “Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan bersabar untuk menunggu, serta tidak melakukan halhal yang merugikan. Misalnya unjuk rasa yang berakhir ricuh dan lainnya,” kata Samsudin.

Di samping itu, dirinya tak mempermasalahkan gugatan yang diajukan salah satu calon terhadap KPU RI. Menurutnya, apa yang disengketakan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku karena disalurkan melalui lembaga hukum resmi. “Kami bersyukur kepada pihak yang melakukan gugatan dengan menempuh jalur hukum ke MK. Ini konstitusional karena sudah diatur dalam undangundang,” terangnya.

Saat ini, KPU Kota Bogor juga tengah mengumpulkan alat bukti untuk persidangan di MK. Langkah ini sesuai instruksi KPU RI ke KPU kota/kabupaten untuk fokus mengumpulkan alat bukti. Namun, Samsudin mengaku belum mengetahui apakah nanti akan ikut dimintai keterangan di persidangan karena arahan KPU RI hanya diminta mengumpulkan alat bukti.

“Yang tergugat ini kan KPU RI. Tapi nanti kami akan mendapat petunjuk dari sana, kira-kira siapa yang akan memberikan keterangan di persidangan. Apakah ketuanya atau divisi terkaitnya. Jadi sampai hari ini kami masih menunggu arahan dari sana,” tandas Samsudin.

Informasi yang dihimpun, sidang PHPU untuk pilpres 2019 di MK akan dimulai pada Jumat (14/4) mendatang. Dengan batasan waktu, sidang sengketa pilpres 2019 berakhir pada Jumat (28/6). ”Sebab, sidangnya memerlukan waktu yang sangat singkat, ya. Kan, 14 hari harus sudah selesai,” kata Ketua MK Anwar Usman.

Mengacu batasan waktu itu, MK memfokuskan sidang PHPU untuk pilpres 2019. Meski di sisi lain, MK juga menerima sidang PHPU untuk pileg 2019. Selain itu, MK juga memastikan seluruh hakim yang akan memimpin sidang PHPU untuk pilpres 2019, dalam kondisi fit. Dengan begitu, batas waktu 14 hari sidang PHPU untuk pilpres 2019 tidak akan terganggu. ”Betul (mendahulukan Pilpres 2019, red), kalau Pileg, nanti,” ucapnya.

Sebelumnya, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perolehan suara pilpres 2019. Pasangan calon nomor urut 02 itu resmi mengajukan gugatan hasil pilpres 2019 ke MK. (trb/fin/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *