METROPOLITAN – Sidang perdana sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) segera digelar. Berdasarkan jadwal, sidang perdana sengketa pilpres 2019 MK akan berlangsung pada 14 Juni 2019. Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan, dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal itu termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Sementara sidang putusan bakal digelar pada 28 Juni 2019. Terkait rencana sidang perdana MK, sejumlah pihak memberikan pernyataan.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tenang dan bersikap dewasa jelang berlangsungnya sidang MK. ”Kita percaya pada hakim MK. Apa pun keputusannya, kita sikapi dengan dewasa. Tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sikap kami dan permohonan kami. Percayalah, niat kami untuk kepentingan bangsa negara, umat dan rakyat,” ujar Prabowo.

Selama sidang sengketa pilpres, ketua umum Partai Gerindra itu pun meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di MK saat sidang sengketa hasil pilpres. Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut.

Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah. Prabowo menekankan, sejak awal dirinya dan Sandiaga berpandangan bahwa aksi menyatakan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan damai dan antikekerasan. ”Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apa pun di negara ini. Bukan seperti itu penyelesaiannya. Karena itu saya dan Sandiaga Uno berharap semua pendukung kami selalu tenang dan sejuk, damai dan berpandangan baik serta laksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan sesama anak bangsa,” kata Prabowo.

Menghadapi gugatan PrabowoSandi di MK, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyiapkan 33 pengacara. Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menjelaskan, sebanyak 33 pengacara tersebut berasal dari empat komponen. “Komponen pertama dari partai pendukung/koalisi. Komponen kedua, tim direktorat hukum dan advokasi. Ketiga, tim Yusril Ihza Mahendra yang juga menjadi kuasa hukum paslon 01. Keempat, para advokat/lawyer profesional yang ingin bergabung membantu pelaksanaan sengketa pilpres di MK,” ujar Irfan dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Mengenai siapa nama-nama pengacara itu, Irfan belum mau mengungkapkannya. Ia meminta publik menunggu sampai MK mengeluarkan nomor registrasi permohonan PHPU oleh BPN pada 14 Juni 2019 mendatang. Selain itu, TKN juga akan mendaftarkan tim pendamping pengacara tersebut. Tim pendamping yakni para sekretaris jenderal partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf.

“Karena sebagaimana ketentuan MK Pasal 4 Nomor 1 PMK 2018, dimungkinkan adanya pendamping untuk ikut dalam persidangan MK. Jadi pendamping ini terdiri dari sekjen partai koalisi dan TKN. Bisa dari direktorat saksi. Ada juga yang kita mintakan keahliannya dalam persoalan pemilu dan persoalan persidangan di MK nanti,” ujarnya. Ia melanjutkan, TKN juga sudah membentuk tim kecil untuk memenuhi segala kebutuhan selama masa persidangan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyerahkan dokumen berupa draf jawaban dan alat bukti untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ke MK, sore ini. Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, total dokumen yang akan diserahkan ke MK sebanyak 272 kontainer. ”Masingmasing 34 KPU provinsi akan menyerahkan delapan kontainer. Jadi akan diserahkan dokumen alat bukti sebanyak 272 kontainer,” kata Hasyim.

Hasyim merinci ukuran kontainer. Masing-masing kontainer memiliki panjang 60 sentimeter, lebar 40 sentimeter, tinggi 40 sentimeter. Sehingga total volumenya 96.000 sentimeter kubik. Volume tersebut, jika dikalikan 272 kontainer maka berjumlah 26.112.000 sentimeter kubik. Angka itu setara dengan 26.112 meter kubik (volume 26.112 kubik). Dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, seperti data pemilih, Situng hingga logistik. ”Ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU pilpres 2019 di MK,” ujar Hasyim. (tib/mam/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here