Pilkada Harus Hasilkan Pemimpin yang Mau Kerja

by -
SILATURAHMI: Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat silaturahmi Ba’da Idul Fitri 1440 Hijriah bersama jajaran KPU se-Jawa Barat di Lapang Tenis Gedung Negara Pakuan, Bandung, kemarin.

Delapan kabupaten/kota di Jawa Barat bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun telah mewanti-wanti agar pesta demokrasi lima tahunan tersebut mampu melahirkan pemimpin yang mau bekerja.

METROPOLITAN – Delapan  daerah tersebut yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok. Lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu juga mengajak berbagai pihak terkait melaksanakan hajatan lima tahunan itu dengan sebaik-baiknya.

Bahkan, dirinya mengaku siap meningkatkan anggaran ke depannya. “Harapannya delapan daerah ini bisa hasilkan pemimpin yang mau bekerja, bukan hanya kekuasaan untuk status saja,” kata Kang Emil usai silaturahmi Ba’da Idul Fitri 1440 Hijriah bersama jajaran KPU se-Jawa Barat di Lapang Tenis Gedung Negara Pakuan, Bandung, kemarin.

Menurutnya, pilkada adalah soal metode. Sementara hal yang terpentingnya adalah dedikasi dan pengabdian membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Kang Emil menilai kekuasaan didapat untuk membuat keputusan terbaik demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya status. Tak hanya itu, Kang Emil juga mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Baginya, kondusivitas menjadi syarat terpenting untuk membangun Indonesia. “Belum lagi pemilihan kepala desa, kadang melebihi pilpres. Ada kampanye, intimidasi, politik uang ada. Saya khawatirkan satu, jangan sampai hidup kita habis di bab kompetisi, tapi kita harus fokus di bab pengabdiannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubaroq mengingatkan KPU kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada serentak mulai melakukan persiapan dari sekarang. Khususnya soal persiapan anggaran karena bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Selanjutnya, persiapan yang harus menjadi fokus adalah soal regulasi pelaksanaan. Sejauh ini, Rifqi mengaku masih menunggu arahan KPU RI terkait regulasi pilkada serentak 2020. “Setelah itu persiapan yang harus diperhatikan adalah aspek logistik. Termasuk menyusun honor untuk penyelenggara pemilu, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” terang Rifqi. (rmol/fin/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *