Pilkades Serentak, Satu Desa Rata-rata Dijatah Rp80 Juta

by -

SUKABUMI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada panitia pemi­lihan kepala desa (pilkades) tingkat Kabupaten Sukabumi di Hotel Suka­bumi Indah, Kamis (27/6).

Kepala Bidang Administrasi Pemerin­tah Desa Kabupaten Sukabumi Dedi Kusnadi menyebutkan bahwa pem­bentukan panitia sudah dilaksanakan sejak Juni, minggu ketiga. Selanjutnya dilakukan bimbingan kepada para camat, sekretaris camat dan juga ke­pala seksi pemerintahan.

”Tanggal 1 Juli hingga 16 Agustus ada bimtek untuk panitia desa. Satu desa ada sebelas panitia dikali 240 desa, berarti 20.460 orang yang akan mengikuti bimtek. Satu angkatan dua hari,” tuturnya kepada awak media.

Pihaknya juga terus menekankan BPD agar segera membentuk panitia pilkades. Sebab yang menunjuk ke­panitian pilkades langsung oleh BPD. Dengan anggaran yang diturunkan langsung APBD berdasarkan aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 65 Tahun 2017 tentang pembiayaan pilkades. Dari 381 desa di Kabupaten Sukabumi hanya 240 desa yang melaks­anakan pilkades serentak dengan total anggaran Rp19,2 miliar.

”Untuk pembiayaan pilkades itu variatif. Tergantung jumlah suara ada yang Rp79 juta, Rp76 juta, RP82 juta. Kalau dirata-ratakan satu desa itu Rp80 juta calon kades sekarang itu gratis engga kaya dulu ada yang dari dana DD. Apalagi pernah sam­pai bayarkan,” jelasnya.

Menurutnya, pilkades seren­tak tahun ini paling banyak dibanding tahun sebelumnya. Gelombang pertama yakni di 2016 ada 70 desa. Gelombang kedua 71 desa pada 2017 dan 2019 sebanyak 240 desa.

”Panitia desa tidak usah susah lagi menyediakan anggaran lagi untuk pilkades. Sehingg yang nyalon itu tidak usah men­gumpulkan biaya,” imbuhnya.

Sehingga dengan adanya re­gulasi Permendagri tersebut, menurutnya, para kandidat pilkades di Kabupaten Suka­bumi euforianya semakin tingigi.

Sebab selain gratis giura gelon­toran dana pemerintah pusat yang begitu besar juga menjadi salah satu motivasi para calon. Apalagi ditambah dana bantuan Profinsi dan Bankeu.

Dalam hal ini DPMD mem­punyai persyaratan bagi para kandidat yang mengacu pada PP 43 Pasal 41. Dalam aturan itu, jumlah calon kades diatur minimal dua orang dan mak­simal lima orang. Sehingga bila ada jumlah kandidat yang melebihi aturan akan dilakukan seleksi oleh panitia. ”Ya di atu­ran minimal dua maksimal lima. Jadi kalau ada banyak akan diseleksi kembali,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Penataan Administrasi Desa DPMD Ka­bupaten Sulabumi Khodan Firmansyah memastikan tidak akan ada pungutan-pungutan biaya proses pilkades sebab hak dan kewajiban para panitia sudah terpenuhi.

“Anggaran langsung masuk ke APBDes masing-masing. Nanti permohonannya desa membuat proposal bantuan pencairan masuk BPKAD. Dari BKAD langsung transper ke RKD desa. Nggak bakalan ada celah,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi apakah akan ada pengawasan khusus dari pihak DPMD dalam menga­wal dana pilkades di setiap desa Khodam menjawab pasti ada sesuai tupoksi dari kabid.

”Saya kira hampir tidak mun­gkin terjadilah sebab kebutu­hannya sudah dipenuhi semua. Saya yakin rekan-rekan kami di dinas kami tidak mungkin terjadi seperti itu sebab dana langsung ke rekening desa,” imbuhnya.

Kedua, pihak dinas tidak ada kontak langsung karena ada panitia desa. Dan panitia desa kebutuhannya sudah dipenuhi semua. ”Ada honor. Ada untuk rapat persiapan, rapat-rapat. Untuk linmas pun tidak ada. Saya kira untuk itu hampir tidak ada,” tutupnya. (dna/ade/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *