PPDB Amburadul, Pemkot Bogor Kirim Surat ke Provinsi

by
PPDB Amburadul, Pemkot Bogor Kirim Surat ke Provinsi

METROPOLITAN – Usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor yang dianggap banyak kecuranggan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menginginkan adanya evaluasi Sistem PPDB tingkat SMA di Kota Bogor. Hal itu mengemuka setelah pihaknya mengumpulkan semua kepala SMA se-Kota Bogor. Ade Sarip Hidayat mengaku hari ini mencoba menyikapi kondisi Kota Bogor di bidang pendidikan, khususnya terkait PPDB online SMA. Sebab, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke wali kota, wakil wali kota, dewan pendidikan dan Disdik tentang rasa adil yang tidak wujud pada pendaftaran di SMA.

”Kami sampaikan di awal ingin pendidikan universal tidak ada batas wilayah, pendidikan harus tuntas dan hak dasar semua orang. Setelah diskusi SMA yang masuk ke Jawa Barat jadi kebijakan yang dipakai yang dari Provinsi Jawa Barat merujuk pada Permendikbud 51. Yang di Kota Bogor tingkat SMP juga pakai Permendikbud 51, tapi dibuat pola sesuai kondisi kearifan lokal Kota Bogor karena ini buat warga,” ungkap Ade.

Ade melanjutkan, tingkat SMP tetap pakai sistem zonasi, tapi ditambah dengan nilai prestasi. Pemerintah Kota Bogor sepakat untuk yang akan datang akan memakai apa yang diterapkan di Kota Bogor. ”Saya akan bantu buat surat ke provinsi, karena ini isu nasional. Dan mungkin bisa jadi rujukan SMA se-Jawa Barat. Semoga tahun depan bisa lebih baik, sekarang masih full zonasi. Ke depan lebih baik lagi dan bisa diterima masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin mengaku pihaknya menghimpun informasi dari semua sekolah, dinas dan aparat wilayah untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Pasalnya, pada proses PPDB online SMA, para pendaftar sudah mengantre sejak subuh. Bahkan sampai ada yang menginap. ”Di peraturan Kemendikbud Nomor 51/2018 memang diharuskan memakai sistem zonasi, yakni memilih lokasi sekolah yang paling dekat. Tapi di Kota Bogor untuk PPDB SMP penilaian tidak hanya dari jarak tapi juga melihat nilai. Sementara karena SMA dikelola provinsi, menerapkan seluruhnya penilaian zonasi,” terangnya. melanjutkan, sistem zonasi yang diterapkan di seluruh Indonesia ini memang masih memerlukan evaluasi lebih banyak. Apalagi di Provinsi Jawa Barat yang sangat luas tetapi jumlah sekolah belum merata.

Dari hasil rapat ini, lanjut Fahmi, Pemkot Bogor bersama stakeholder terkait sepakat memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa turut menerapkan sistem mix nilai yang dilakukan di Kota Bogor. Menurutnya, hal itu dilakukan agar tidak ada lagi kekecewaan dari orang tua siswa. Mengingat banyak siswa pintar dengan nilai bagus yang akhirnya terhalang masuk SMA pilihannya karena jarak rumah yang jauh. ”Kami sudah membuat beberapa poin-poin tertentu yang bisa dipertimbangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga untuk ke depannya PPDB SMA di Kota Bogor bisa berjalan baik,” imbuhnya. (inl/sin/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *