PPDB Amburadul, Siswa Terancam Putus Sekolah

by -
Orang tua murid berlomba-lomba mendaftarkan anaknya di sekolah negeri dalam sistem zonasi.

Kabar tak sedap datang untuk calon siswa tingkat SMP dan SMA/SMK di Kota Bogor. Dari 29.659 calon siswa yang mendaftar di dua tingkat berbeda tersebut, hanya 11.016 pelajar yang bakal diterima masuk sekolah negeri di Kota Bogor. Sisanya terpaksa memilih sekolah swasta.

METROPOLITAN – Data yang dihimpun Harian Metropolitan, ada 14.914 calon siswa yang mendaftarkan diri ke SMP negeri di Kota Bogor. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK ada 14.745 calon siswa. Sementara kuota tingkat SMP negeri hanya dibatasi 5.760 dan tingkat SMA/SMK 5.256. Artinya, hanya 11.016 pelajar yang diyakini diterima masuk sekolah negeri.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Jana Sugiana menuturkan, 14.419 calon pelajar SMP negeri mendaftarkan diri dan 5.760 pelajar yang berhasil lolos dan siap duduk di 20 bangku SMP negeri di Kota Bogor. “Sebanyak 9.154 pelajar masuk sekolah swasta. Semua informasi data diterima maupun tersingkir bisa dicek di situs portal ppdb.co.siapkotabogor. Mereka yang berhasil masuk di 20 SMP negeri, sedangkan yang tidak lolos bisa masuk ke seratus SMP swasta di Kota Bogor,” katanya.

Di sisi lain, dampak dari penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menuai kekhawatiran dari orang tua murid. Mereka khawatir anaknya tidak diterima masuk ke sekolah negeri yang dituju. “Saya juga tidak tahu. Gimana kalau anak saya tidak keterima di dua-duanya. Masa harus putus sekolah,” ujar Jana, salah satu orang tua murid.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat (Jabar), Dadang Ruhiyat, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, setiap SMA negeri di Kota Bogor hanya menampung 36 pelajar dengan sembilan rombongan kelas (rombel, red). Sedangkan di SMK negeri dengan daya tampung sama, bisa menampung 24 rombel lantaran banyak jurusan mata pelajaran yang dapat diambil pelajar itu sendiri. “Untuk Kota Bogor terdapat 14 sekolah negeri. Sepuluh SMA negeri dan empat SMK negeri,” jelasnya kepada Metropolitan, kemarin.

Dadang menuturkan, dalam PPDB tahun ajaran 2019 terdapat plus-minusnya. Di satu sisi pemerintah menginginkan adanya pemerataan akses bahwa anak saat bersekolah tidak memerlukan biaya besar, cukup berjalan kaki dari rumah ke sekolah karena sistem zonasi. Tetapi di satu pihak, anak yang dekat dengan sekolah tidak ada motivasi dan merasa percaya diri bakal diterima di sekolah tersebut. Jeleknya lagi, sambung Dadang, calon pelajar yang sudah belajar keras untuk masuk ke sekolah itu harus tersingkir lantaran alasan jarak tempuh sekolah dan rumah.

Adapun hitungan dalam PPDB tersebut 90 persen anak dapat dipastikan masuk ke sekolah tersebut antara lain 55 persen zona jarak murni, 20 persen berdasarkan keluarga tidak mampu dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), 15 persen jalur kombinasi (anak yang memiliki nilai besar dikalikan 70 persen dikalikan 30 persen jarak rumah ke sekolah, red). ”Untuk tingkatan SMA/SMK negeri, jarak paling jauh dari rumah 1 kilometer. Tetapi informasi terakhir masih ada pengerucutan jarak tempuh. Kemungkinan 750 sampai 800 meter dari rumah menuju lokasi sekolah karena membeludaknya calon pelajar ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pada format PPDB memang tertera dua lokasi sekolah yang akan dituju pelajar setelah mereka lulus. Namun, penyeleksian tersebut melalui proses. Ia mencontohkan pelajar A mendaftarkan diri ke SMAN 1 dan SMAN 2, atau SMKN 1 dan SMKN 2. Bisa saja di kedua sekolah itu pelajar A tidak diterima lantaran zonasi jarak tempuh. Akhirnya pelajar tersebut sekolah di SMA/SMK swasta.

Namun begitu, sekolah swasta tidak dikotomi dengan negeri. Jika bicara terkait SDM tenaga pengajar (guru, red), mereka bersertifikasi. “Jadi sekarang di mana pun sekolah itu dituntut dengan kurikulum 2013 dan ditekankan pada kompetensi anak dengan kaitan kreativitas anak,” ujarnya. Dengan sistem zonasi saat ini, keresahan banyak dialami sejumlah orang tua murid. Hal itu lantaran banyak siswa yang belum mendapat kepastian dari sekolah yang dituju. Seperti yang dialami Rachmawati (37), ia mengaku saat ini anaknya tengah mendaftar di SMAN 1 Kota Bogor untuk pilihan utamanya. Sedangkan pilihan keduanya adalah SMAN 5. ”Pengumumannya tanggal 29 informasinya. Kalau anak saya gagal di dua SMA negeri itu gimana? Anak saya mau putus sekolah? Sedangkan penerimaan siswa baru itu hanya dari tanggal 17 Juni sampai 22 saja,” ungkapnya.

Wati juga berharap agar informasi kaitan PPDB tersebut masif diberikan kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa tidak kebingungan mencari informasi dan mengetahui tata cara PPDB tersebut. ”Saya orang kerja, saya mencoba membagi waktu antara anak dan kerjaan saya. Tapi dengan sistem seperti ini, saya harus datang dari subuh sampai siang masih belum saja mendapatkan nomor antrean,” ujarnya. Selain itu, Wati juga meminta agar sistem zonasi dihapuskan karena sangat membatasi para siswa untuk berprestasi. Sehingga, menurutnya, cukup dengan sistem uji seleksi siswa sudah dapat menerima hasil penerimaan atau tidak dari sekolah yang ditujunya. ”Dengan sistem ini banyak siswa yang pintar tidak bisa masuk ke sekolah yang dianggap baik karena hanya zonasi yang terlalu jauh,” pungkas Wati. (yos/c/rez/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *