PPK Ngaku Jalankan Perintah Komisioner

by -16 views
ILUSTRASI: Penghitungan suara di tingkat PPK. PPK di Karawang yang terlibat dugaan jual-beli suara mulai angkat bicara

Kasus dugaan suap jual-beli suara pada pemilu 2019 yang melibatkan belasan penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang terus bergulir. Setelah perlahan mulai menemukan titik terang, kali ini giliran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga menerima uang dari calon legislatif (caleg) DPR RI dari Perindo H EK Budi Santoso alias Engkus Kusnaya yang angkat bicara. Mereka mengaku hanya mengikuti arahan salah satu komisioner KPU Karawang

METROPOLITAN – Ketua  PPK Telukjambe Timur, Ade Suardi, mengaku terseret arus dalam praktik curang tersebut. Menurutnya, pihak yang menjadi fasilitator dan distributor aliran uang dari caleg tersebut adalah Komisioner KPU berinsial AM. “Sejauh ini saya dan PPK yang lain mengikuti arahan AM. Dari awal pun dia (AM, red) yang menjadi pengaturnya,” kata Ade.

Dirinya menceritakan, awalnya pertemuan dengan caleg tersebut dimulai pada Januari 2019 di Jakarta. Pertemuan itu diakui Ade atas inisiatif Komisioner AM dengan menghadirkan 12 ketua PPK. Setelah itu, pertemuan kedua pada Januari 2019 membahas pemenangan caleg yang menggelontorkan uang. “Dari awal kami kurang paham atas undangan pertemuan tersebut. Karena yang menyuruh pimpinan kami, Komisioner AM. Maka kami ikuti saja,” akunya.

Setelah itu, Ade mengaku tidak ada lagi komunikasi hingga H-2 pemungutan suara. Namun pada 15 April 2019, ada telepon dari Komisioner AM yang meminta agar masing-masing mengirimkan nomor rekening bank. Saat itu, Ade mengikuti instruksi tersebut dengan mengirimkan nomor rekening bank. “Karena bisa saja kita dapat bonus dan ternyata uang yang ditransferkan itu untuk pemenangan caleg DPR RI Eka Budi Santoso,” ungkapnya. Waktu itu, Ade bersama PPK lainnya sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Sehingga uang yang telah ditransfer dibiarkan begitu saja.

Saat hari kedua pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, 12 PPK yang ikut pertemuan sebelumnya mendapat telepon dari Komisioner AM dan dianggap tidak menjalankan komitmen dengan caleg tersebut. “Akhirnya kami diajak lagi ke Jakarta dan yang ikut waktu itu ada tujuh PPK. Di sana, caleg bersangkutan meminta pengembalian uang yang sudah ditrasferkan sebesar 60 persen. Kami pun memenuhi permintaan tersebut karena memang uangnya diendapkan tidak dipakai apa-apa,” jelas Ade.

Menurutnya, keterlibatan 12 PPK hanya semata-mata memenuhi perintah Komisioner AM karena menganggapnya sebagai pimpinan. Ade juga mengaku sudah menyampaikan klarifikasi ke KPU Karawang sebanyak dua kali dan dibuatkan berita acara. “Kami hanya mengikuti saja. Kami tidak melakukan permintaan caleg tersebut untuk mendapatkan suara,” tandasnya. Sebelumnya, caleg Partai Perindo H EK Budi Santoso alias Engkus Kusnaya membeberkan telah memberikan aliran dana kepada 12 PPK dan satu komisioner KPU Karawang. Informasi yang dihimpun, suap dilakukan melalui transfer bank dengan dua kali pembayaran dengan rincian Rp60 juta dan Rp40 juta.

Dalam teknisnya, praktik haram jual-beli suara itu menggunakan sandi. Kata Tempat Pemungutan Suara (TPS) diganti menjadi toko, jumlah suara diganti kilogram, nama ketua PPK diganti menjadi agen beras dan harga per suara diganti menjadi eceran. Bahkan, salah seorang komisioner KPU Karawang disebut-sebut juga menerima aliran dana tersebut lebih dari Rp50 juta. (rmol/fin/run)