Semua karena Sampah

by -3 views

Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo kini tengah dikebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan ditarget rampung pertengahan 2020. Rupanya persoalan ini tak hanya soal teknis infrastruktur, tapi juga dampak sosial dari adanya fasilitas dengan nilai investasi Rp600 miliar itu dan masa pengerjaan 18 bulan.

PEMPROV Jabar juga di­minta memperhatikan ling­kungan sekitar TPPAS dan jalur yang nanti dilintasi kendaraan pengangkut sampah. Apalagi tercatat ada empat desa yang terlibat langsung, yakni Desa Nambo, Lulut, Leuwikaret dan Bantarjati di Kecamatan Kla­panunggal.

”Harusnya ada Memorandum of Understanding (MoU) supaya nanti jalan operasionalnya lan­car. Harus ada kompensasi untuk desa-desa itu. Bahkan sampai Desa Gunungputri ya, karena dilintasi pengangkut sampah nantinya. Kompen­sasi pasti bakal memudahkan operasional,” kata Camat Kla­panunggal, Ade Yana Mulyana, saat ditemui di gedung Tegar Beriman, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, usulan permintaan dari desa itu sudah disampaikan pemerintah wi­layah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sebagai pihak yang berwenang untuk nantinya disampaikan ke Pemprov Jabar. Hal itu bisa saja menjadi bom waktu jika tak ada kompensasi yang di­berikan pemprov kepada desa yang dilintasi.

”Melalui sekda sudah. Jadi, sebelum operasi ada pertemuan dulu lah. Supaya jadinya se­perti (TPS) Bantargebang, ada kompensasi uang bau lah. Kalau itu (kompensasi, red) belum ada, lalu operasi, itu bakal jadi bom waktu,” terangnya.

Apalagi, TPPAS ini akan men­jadi tempat pembuangan sam­pah warga empat daerah, ya­kni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga harus ada kerja sama dengan desa dan masyarakat sekitar. ”Jarak dari fasilitas itu ke war­ga terdekat sekitar lebih dari 1 kilometer lah,” katanya.

Ade melanjutkan, hingga saat ini tak ada kendala berarti da­lam progres pembangunan. Hanya saja, pihaknya tengah membenahi penertiban bangu­nan di sekitar jalan menuju TPPAS, jangan sampai ada ak­tivitas warga di jalur itu karena bisa menghambat distribusi sampah. “Itu harus selesai, makanya rencana jalur itu langsung keluar dari jalan tol, sepanjang lebih dari satu kilo­meter itu lah,” paparnya.

Sebelumnya, terbengkalai sekitar 15 tahun, proyek pembangunan Tempat Pengo­lahan Pemrosesan Akhir Sam­pah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kecamatan Klapanunggal, kembali dilanjutkan sejak akhir Desember 2018 yang ditandai peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hingga Mei baru merampung­kan progres 60 persen.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Pandji Ksatriadi, mengatakan, sejak peletakan batu pertama Desem­ber, pembangunan masih ber­jalan dan cukup signifikan. ”Se­cara umum, secara keseluruhan progres mah sudah ada lah 60 persenan untuk penyelesaian pembangunan pengolahan sam­pah itu,” katanya.

Pandji menambahkan, rata-rata Kabupaten Bogor men­ghasilkan sampah lebih dari 1.200 ton sampah per hari. Sedangkan kapasitas TPPAS yang punya teknologi Mecha­nical Biological Treatment (MTB), di mana sampah yang nanti ditampung bakal diubah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alter­natif pengganti batu bara bisa menampung 1.500-1.800 ton sampah per hari. ”Jika ditambah dengan yang dibuang ke TPAS Galuga, ya lebih dari itu. Ma­kanya nanti kalau sudah bero­perasi, bisa membagi sampah jadi dua zonasi,” ucap Pandji.

Misalnya, sambung dia, sam­pah dari Cibinong Raya hingga wilayah timur Kabupaten Bogor bisa ’dioper’ ke TPPAS Nambo. Sedangkan sisanya tetap di­tampung di TPAS Galuga. Beban kekurangan armada yang kini dialami karena hanya punya 182 armada juga bisa teratasi. (ryn/c/yok/py)