Sidang Sengketa Pilpres Digelar 20 Jam

by -34 views
ALOT: Suasana sidang sengketa pilpres berlangsung selama 20 jam untuk mendengarkan keterangan saksi.

METROPOLITAN – Gelaran ketiga sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 berjalan maraton selama 20 jam di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Sidang yang dimulai pada Rabu (19/6) pukul 09:00 WIB itu baru selesai Kamis (20/6) sekitar pukul 05:00 WIB. Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Anwar Usman menyatakan agenda sidang keempat yang digelar hari ini (kemarin, red) akan dimulai pukul 13:00 WIB. Seperti yang telah dijadwalkan MK, sidang hari ini (kemarin, red) mendengarkan keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon.

Pada agenda ketiga sidang sengketa pilpres yang berlangsung sejak Rabu (19/6), MK memeriksa kesaksian dan keterangan ahli yang disodorkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pihak pemohon.

Setidaknya ada 15 saksi dan dua ahli yang disodorkan kubu 02. Namun, hanya 14 saksi yang memberi keterangan. Sebab, salah satu saksi yakni aktivis HAM Haris Azhar menolak memberikan kesaksian. ”Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres 2019 di MK hari ini (Rabu, red) pada tanggal 19 Juni 2019,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6) petang.

Kemudian malam harinya, Haris mengaku enggan menjadi saksi yang menguntungkan pihakpihak terkait kasus pelanggaran HAM. Karena itu, ia menolak menjadi saksi bagi kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga. ”Ngapain juga jadi saksi yang menguntungkan salah satu pihak yang terkait kasus HAM? Makanya saya menolak jadi saksi,” ujarnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Bambang Widjojanto saat dikonfirmasi soal keputusan Haris Azhar tersebut mengaku tidak tahu karena sedang fokus dengan persidangan. ”Saya belum tahu. Kalau itu ada, mungkin bagus. Tapi saya belum pernah melihat itu. Makanya harus saya tanya sama teman-teman saya yang ngurus itu,” ujar Bambang dan berdalih bahwa ada pembagian kerja di timnya sebagai pengacara Prabowo-Sandi.

Dalam sidang, sejumlah saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi bersaksi berdasarkan mendengar dari orang lain atau testimonium de auditu dan tak mengetahui secara detail. Pada tahap-tahap awal persidangan, MK mempermasalahkan kesaksian namun tanpa bukti fisik. Misalnya soal bukti dari pernyataan saksi Agus Muhammad Maksum tentang 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak wajar berkode khusus selama pilpres 2019.

Selanjutnya saksi paslon Prabowo-Sandi, Beti Kristiana, mengaku melihat amplop berceceran di halaman kantor Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Ia menduga amplop itu berisi C1 asli atau hasil rekapitulasi suara. Ia kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke YouTube. Beti mengaku mengetahuinya berdasarkan pengakuan seorang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Soal validitas identitas petugas itu, Beti mengaku hanya berdasar pengakuan orang lain. ”Saya tidak mengetahui secara persis,” aku Beti. Namanya? ’Lupa’,” ucapnya. Beti juga mengaku tahu bahwa kertas dalam amplop itu ada formulir C1 karena melihatnya berbentuk lebar dan besar. (cn/mam/run)