Sistem Zonasi Belum Ideal di Bogor

by -15 views
Ade YAsin

METROPOLITAN – Sejak hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), beberapa sekolah tingkat SMP/SMA di Kabupaten Bogor rupanya kewalahan akibat membeludaknya antrean calon siswa sejak pagi hingga sore hari. Kebijakan zonasi PPDB tahun ini ditengarai menjadi penyebab menumpuknya calon siswa di beberapa sekolah, terlebih wilayah pusat kota yang jumlah penduduknya lebih banyak.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kebijakan zonasi merupakan aturan dari pemerintah pusat yang sulit untuk dibantah. Namun kenyataannya, implementasi di wilayah jauh berbeda dan punya persoalan tersendiri. Calon siswa dengan jarak lebih jauh menjadi sulit masuk, padahal punya hak mendapat pendidikan di mana saja selama masih NKRI. ”Inginnya kan pemerataan, supaya nggak ada istilah sekolah favorit atau non-favorit, sama saja. Tapi ketika daya tampung (sekolah, red) sedikit lalu pendaftar banyak, itu masalah,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Sehingga ketika banyak calon siswa yang tersisih, sambungnya, beberapa juga tidak bisa masuk ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh lantaran terbentur aturan zonasi. Wanita 51 tahun itu bahkan menyebut minimnya jumlah sekolah SMP/SMA menjadi kendala penerapan zonasi PPDB. ”Penduduk padat, jumlah sekolah sedikit, ini jadi persoalan. Di kita, SD itu lebih banyak dibanding SMP/SMA. Apalagi di pusat kota yang penduduknya lebih banyak, ya numpuk di situ,” paparnya. Namun, Ketua DPC PPP Jawa Barat itu mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran kebijakan pusat. Pihaknya hanya membantu supaya tertib karena ada pembeludakan dan terkendala tidak bisa mengubah sistem itu melihat kondisi daerah. ”Kita beda dengan kota. SMP/ SMA kita masih kurang. Jadi perlu ada standardisasi kebutuhan ruang kelas, jumlah guru. Jadi perlu disiapkan itu melihat jumlah penduduk,” ujar AY, sapaan karibnya.

AY pun mendorong adanya evaluasi terhadap zonasi PPDB, terlebih di wilayah. Untuk Kabupaten Bogor, menurutnya, zonasi baru bisa diterapkan untuk calon siswa SD. Sebab, jumlahnya dianggap mencukupi dibanding SMP/SMA yang cenderung lebih sedikit. ”Lulusan SD banyak, SMPnya sedikit, ya jadi masalah. Akhirnya ke (sekolah, red) swasta, walaupun ada konsekuensi lebih mahal,” terangnya. Diketahui, jumlah sekolah dasar yang tersebar seantero Bumi Tegar Beriman berjumlah 1.534, sedangkan SMP negeri hanya 103 dan SMA negeri ada 45 sekolah, serta SMK negeri tak lebih dari sebelas sekolah. (ryn/b/mam/run)