Tim Jokowi Yakin Mk Tolak Semua Gugatan

by -0 views
SIDANG: Tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf saat sidang sengketa pilpres di MK, beberapa waktu lalu. Mereka yakin MK akan menolak semua gugatan PrabowoSand

Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan menolak seluruh permohonan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. Mereka dianggap membuktikan kecurangan pemilu dalam persidangan.

METROPOLITAN – Direktur  Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, meyakini eksepsi pihak terkait yaitu kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf bakal dikabulkan. Yaitu meminta permohonan tidak dapat diterima. Sebab, pemohon melakukan perbaikan permohonan jelang sidang. “Hal itu akan dikabulkan Mahkamah, sebab tidak ada aturan dalam UU Pemilu maupun Peraturan MK yang memperbolehkan perbaikan permohonan PHPU pilpres,” kata Irfan.

Namun, tim hukum Jokowi-Ma’ruf mempercayakan sembilan hakim MK untuk memberikan keputusan yang adil. Menurut Irfan, hakim bakal memutuskan perkara tanpa tekanan dan intervensi. Tim hukum Jokowi-Ma’ruf juga meminta semua pihak menghormati dan menerima putusan MK. ”Sebab putusan MK itu bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum lain,” ujar Irfan.

Dalam kesempatan itu, Irfan menjelaskan dalil permohonan tidak ada yang bisa dibuktikan selama persidangan. Apalagi berkaitan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Terkait Situng, menurut Irfan bakal ditolak permohonannya oleh hakim. Sebab, Situng tidak menjadi dasar penetapan hasil pilpres. Berikutnya, terkait dugaan pelanggaran di TPS 08 Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, sudah diputuskan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 17 juta diduga ’siluman’ juga gagal dibuktikan. Tim hukum Prabowo-Sandiaga dinilai gagal melampirkan bukti adanya DPT ’siluman’. Serta tidak ada yang menjelaskan DPT itu digunakan untuk melakukan pemungutan suara atau tidak. ”Hal di atas merupakan sebagian besar dari dalil pemohon yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan saksi-saksi, ahli maupun alat bukti lainnya,” beber Irfan. Terpisah, anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Teuku Nasrullah mengaku pihaknya memang tidak bisa menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui soal kecurangan. ”Yang dikaitkan Mas BW itu misalnya ada kecurangan yang dilakukan aparatur negara. Bagaimana memaksakan aparatur negara hadir di pengadilan? Apa kami punya kewenangan memaksakan dia hadir? Tidak ada,” kata Nasrullah.

Ia menjelaskan, sebenarnya sudah meminta MK untuk menghadirkan secara paksa sejumlah orang ke muka persidangan. Menurutnya, MK mempunyai kewenangan melakukan itu karena susah diatur dalam undangundang. ”Jangan lupa dalam UU MK ada kalimat, setiap saksi yang dipanggil MK wajib hadir. Itu menunjukkan ada kewenangan MK untuk memanggil. Itu yang kami mohon pada MK, ayo rekan-rekan hakim MK cari dong kebenaran materiil. Anda yang memutuskan perkara ini. Anda yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Anda yang tanggung jawab kepada Tuhan, kepada konstitusi,” tandas Nasrullah. (mdk/kps/els/run)

Loading...