Ajang Adu Program Bima dan AY

by -
SERIUS: Warga saat mengisi kuesioner yang diajukan relawan Harian Metropolitan.

METROPOLITAN – Perebutan wi­layah potensial yang terjadi antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor jadi momentum bagi dua kepala dae­rah untuk beradu program peng­embangan wilayah. Hal tersebut di­cetuskan Pengamat Ekonomi STIE Kesatuan, Saefudin Zuhdi.

Menurut Saefudin, enam wilayah yang diinginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merupakan sebuah keuntungan dan tentunya menjadi kerugian besar bagi Kabupaten Bogor.

Ia menilai percepatan pembangunan yang terjadi di Kota Bogor saat ini terbentur keterbatasan wilayah. Dengan mengambil wilayah potensial yang terabaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menurut salah seorang dosen STIE Kesatuan itu adalah ke­niscayaan bagi Kota Bogor.

“Memang bagi kabupaten, me­reka akan kehilangan Penda­patan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Tapi bagi kota, ini adalah wilayah yang akan di­proyeksikan untuk pertumbu­han ekonomi,” katanya.

Terkait hasil survei yang dila­kukan Metropolitan yang men­ghasilkan sebesar 60 persen warga Kabupaten Bogor yang menginginkan pindah ke ko­tamadya, adalah hal yang sudah bisa dibaca Zuhdi.

“Untuk masuk ke kotamadya memang menjadi keuntungan bagi warga yang ingin dicatut wilayahnya. Karena secara eko­nomi akses mereka akan lebih mudah dan murah,” imbuhnya.

Dari segi penataan kota dan juga infrastruktur, Kabupaten Bogor juga masih kalah dari Kota Bogor. Sebab, menurut kacamata pengamat ekonomi, turis yang gagal masuk ke Pun­cak karena macet otomatis akan lari ke Kota Bogor yang sudah memiliki tata ruang wilayah yang lebih baik dari kabupaten.

Menurut pria yang akrab disa­pa Aef itu, isu yang sedang panas tersebut harus dimanfaatkan kedua kepala daerah untuk beradu program. Bima Arya saat ini lebih diuntungkan karena LRT dalam waktu dekat akan masuk ke Kota Bogor yang ten­tunya menjadi senjata menarik untuk menggaet antusiasme warga kabupaten.

Sedangkan Kabupaten Bogor dianggap masih kalah selangkah dari Kota Bogor. Sehingga Bu­pati Bogor Ade Yasin harus mencari formulasi khusus da­lam membuat program yang diperuntukkan bagi wilayah yang ingin diambil alih Pemkot Bogor.

“Ya walaupun ada TJSL yang dibentuk, tapi saya kira Kota Bogor sudah lebih dulu melakukannya. Jadi harus di­cari lagi formulasinya untuk pengembangan wilayah,” te­rangnya.

Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Hanafi menerang­kan, secara pasti pihaknya ma­sih belum mengetahui wilayah mana yang nantinya bakal bergabung dengan Kota Bogor. Ia juga mengaku selama ini wacana tersebut masih dibahas di internal Kota Bogor.

”Kita juga kan belum tahu pasti perluasannya bagaimana, desanya apa, kecamatannya apa, kita kan belum tahu. Ke­marin mah cuma obrolan ng­elamun saja, kalau wilayah ini masuk ke kota gimana. Cuma itu,” akunya.

Meskipun perluasan bakal se­rius dilakukan, hal tersebut tentunya mesti melewati taha­pan pengkajian. Tak hanya kajian, baik pemkot maupun kabupaten diharapkan harus membuka komunikasi secara resmi untuk membahas per­soalan tersebut. ”Yang jelas perlu ada komunikasi dengan Kabupaten Bogor. Jangan sam­pai kita ribut, seolah-olah kita mencaplok dan lain sebagainya,” bebernya.

Usai kunjungan sejumlah kelom­pok yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Bogor Selatan, Hanafi menilai hal itu merupakan hal wajar. Sebab, kebijakan perluasan itu secara tidak langsung akan sangat ber­sentuhan dengan masyarakat.

Jika wacana tersebut tereali­sasi dengan baik, otomotis ang­garan pengkajian bakal disiap­kan di bagian pemerintahan. Rencana kajian itu juga bakal melibatkan sejumlah pergu­ruan tinggi dan Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) terkait, sebagai bentuk kajian ilmiah.

”Kita sudah anggarkan di ang­garan perubahan. Terlepas waktu yang sangat mepet, yang jelas ini sudah kami anggarkan. Untuk besarnya, saya tidak tahu pasti karena ini ranah ba­gian pemerintahan,” jelasnya.

Hanafi mengatakan, jika hasil kajian selesai, pihaknya baru akan membahasnya dengan Pemkab Bogor. ”Setelah kajian, baru kita komunikasikan sama Kabupaten Bogor. Kabupaten komunikasi dengan dewannya, kita komunikasi dengan dewan kita. Selesai, itu saja,” tuturnya.

Disinggung soal isi kajian, la­manya proses hingga unsur kampus yang terlibat, Hanafi mengaku tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut. Sebab, hingga kini pihaknya belum juga menerima perintah secara tertulis dari wali kota Bogor. ”Kita belum tahu, sam­pai saat ini juga kita belum mendapatkan SK dari wali kota untuk perumusan tim pengkajian,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku sudah melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Bogor Ade Yasin. Ia juga berencana bakal menggelar pertemuan secara resmi dengan para pe­tinggi Pemkab Bogor untuk membahas lebih lanjut menge­nai wacana perluasan wilayah.

“Saya rutin kok kumunikasi dengan pemkab. Saya juga biasa WA dengan bupati Bogor. Nanti kita akan adakan perte­muan khusus, banyak juga agenda yang perlu kita koordi­nasikan,” kata Bima kepada Metropolitan, kemarin.

Bima juga mengaku bahwa wacana itu sebatas obrolan santai melalui lisan. Belum ada obrolan secara resmi antar-petinggi dari kedua belah piihak. “Belum ada pembicaraan resmi, itu nanti akan ada. Yang pasti dalam waktu dekat ini kami akan atur pertemuan dengan Kabupaten Bogor,” tutupnya. (ogi/cr2/d/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *