Calon Menteri PDIP Ada di Dompet Bu Mega

by -

METROPOLITAN – Sejum­lah partai politik yang terga­bung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ramai-ramai men­gusulkan nama calon men­teri ke Presiden Joko Widodo. Ini menyusul penetapan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ter­pilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Setidaknya sudah ada tiga partai politik yang sudah men­gusulkan jatah kursi menteri ke Jokowi. Di antaranya Par­tai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap mendapat jatah sepuluh kursi menteri, lalu Partai Nasdem menging­inkan jatah kursi sebelas men­teri, terbaru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diprediksi mengusulkan sem­bilan nama calon menteri.

Meski demikian, hal ber­beda ditunjukkan Partai De­mokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka mengaku tidak ingin ikut-ikutan mengusulkan jumlah kursi menteri ke Pre­siden terpilih Jokowi. PDIP menilai Jokowi paham ba­nyak kader partai yang pro­fesional.

”Ya PDIP tidak akan latah seperti partai-partai lain ya, yang mengajukan usulan nama-nama pada presiden,” kata Politikus PDIP, Masinton Pasaribu. “Nah tentu Pak Jo­kowi adalah PDIP juga. Pak Jokowi paham betul di PDIP itu banyak kader-kader partai yang bekerja secara profesio­nal, baik di pusat maupun di daerah ya,” sambungnya.

Menurutnya, PDIP tidak mengajukan calon menteri. Nantinya, Jokowi lah yang akan menyampaikan ke partai be­rapa yang dibutuhkannya. ”Prinsipnya PDIP memiliki banyak kader yang sudah diuji dan melalui seleksi se­kolah kader partai yang disi­apkan untuk duduk di ekse­kutif maupun legislatif,” ucap­nya.

Masinton menambahkan, nama calon menteri masih ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno­putri. ”Ada banyak nama. Nah itu masih di dompetnya Ibu Mega,” ujar Masinton.

Di sisi lain, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa mengata­kan bahwa partainya akan mengajukan sembilan nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Suharso juga me­minta agar menteri dari PPP nantinya tidak diganti di tengah pemerintahan.

”Kalau Nasdem minta sebe­las, PKB minta sepuluh, pan­tas juga kalau PPP minta sembilan. Gitu kata presiden. Berarti apa artinya? Nggak ngerti saya. Kalau berharap kan boleh saja. Kan nggak ada yang salah untuk menyam­paikan,” kata Suharso.

PPP menyerahkan sepenuh­nya kepada Jokowi untuk menempatkan nama-nama calon menteri yang diberikan. Sebab, soal menteri merupa­kan hak prerogatif presiden. ”Kekuasaan ada kekuasaan presiden, prerogatif presiden. Kapan dan bagaimananya, itu kan di tangan presiden, gitu. Kami bisa hanya meny­ampaikan preferensi kami,” tuturnya.

Suharso berharap kadernya yang nanti ditempatkan di kabinet bertahan untuk lima tahun, tidak diganti di tengah periode pemerintahan. ”Ka­mi hanya bisa, kalau ditanya si A ini gimana, B gimana, tentu kita berharap kalau kita usulkan menteri dari kader-kader PPP, mudah-mudahan bisa selama lima tahun. Jangan sampai di tengah diganti lagi dengan kader lain. Kita ingin kader-kader yang terbaik,” lanjutnya.

Terkait PPP yang selalu da­pat jatah menteri di Kemen­terian Agama, Suharso enggan berandai-andai akan kem­bali mendapat jatah Menag. ”Kementerian apa saja ya, yang cocok untuk PPP kan banyak. Mulai kementerian RI berapa ke RI berapa. Saya nggak be­rani begini. Soalnya wilayah hak prerogatif presiden,” ka­tanya.

Namun jika Jokowi bertanya posisi yang tepat untuk calon menterinya, Suharso akan memberikan masukan. Selain itu, Suharso juga sempat me­nyinggung soal kader perem­puan ke Jokowi.

”Dan itu presiden sendiri yang akan minta saya ajukan, misal sepuluh atau 12 nama. Presiden bilang saya perlu ini ini, ya sudah. Kita tidak bisa mengatakan, ’Oh jangan itu, Pak, kenapa nggak Ibu Ver­nita saja atau Ibu Indah’, kan nggak gitu. Tapi tadi saya sampaikan, kalau diperlukan kader perempuan, kami juga banyak. Itu termasuk saya sampaikan tadi,” ungkapnya. (lip/dtk/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *