Dibuka 7 Agustus, Nyalon Kades Gratis

by -

RUMPIN – Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sukamulya menggelar rapat paripurna persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades), kemarin.  Dalam momen tersebut sekaligus melakukan sumpah jabatan dan penetapan panitia. Ketua BPD Desa Sukamulya Didi Furqon Fhaisal mengatakan, paripurna pilkades ini adalah pembentukan personalianya hingga ke seksi-seksi. Setelah mereka dilantik, mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya. “Pendaftarannya itu nanti diperkirakan pada 7 Agustus 2019. Panitia juga tidak boleh memungut seperpun dari para bakal calon kades. Jadi gratis karena sudah ditanggung APD dan boleh mengambil dari ADD,” ujarnya kepada Metropolitan.

Didi menambahkan, nanti sistem pemilihannya per kadus tapi terpusat. Artinya, satu lapangan itu ada empat kadus, tapi harus ganjil, nanti dibuat menjadi tiga. “Umpamanya, Leuwiranji, Nawing satu TPS, Cicangkal Pesar, Malahpar, Legoknyenang, Parigi Cibitung TPS 2. Sisanya Cikoleang, Lapan, Ciputih itu masuk TPS tiga,” terangnya.

Didi mengaku BPD akan selalu mengawasi pelaksanaan pilkades. Ia meminta panitia harus netral kalau tidak bisa pidana. “Netral itu memperlakukan semua calon harus sama, tidak memkampanyekan calon. Ketua RT/RW harus netral karena mereka juga turut terlibat. Kalau ada yang tidak netral harus di keluarkan, “katanya.

Sementara itu, Pjs Kepala Desa Sukamulya Agus menuturkan, panitia yang siap menjalankan tugasnya dengan netral itu sudah melakukan pernyataan tertuang dalam surat dan ditandangani dengan matrai itu tidak akan memihak pada siapapun. Jika melanggar akan ada konsekuensi hukum dan berlaku. “Pemdes Desa Sukamulya memfasilitasi kegiatan pilkades, pertama sumber daya manusia dan memasukkan kesektariatan ada di lingkungan kantor desa,” katanya.

Ia berharap semua keinginan masyarakat desa, para jaro ketua RT/RW, tokoh masyarakat ini bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat Desa Sukamulya.  Adapun syarat mencalonkan diri sebagai kades adalah lulusan SMP sederajat dan paket juga statusnya disamakan. Sedangkan umur minimal 25 tahun. “Faktor usia akan mempengaruhi proses testing dan pernah menjabat di pemerintahan itu akan menjadi faktor poin,” ujarnya. (sir/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *