HARI INI MK REGISTER SENGKETA PILEG

by -8 views

Usai menangani sengketa pemilihan presiden (pilpres), Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggarap sengketa pemilihan legislatif (pileg) 2019. MK mulai meregistrasi permohonan yang telah diajukan ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), hari ini.

JIKA melihat laman MK di https://mkri. id/, ada dua permohonan Perkara Perse­lisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang berasal dari Kabupaten Bogor. Permohonan pertama datang dari calon anggota legislatif (caleg) PPP, Junaidi Sy­amsudin. Isinya, memohon kepada MK membatalkan Keputusan Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) Nomor 897 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabu­paten Bogor 22 Mei 2019.

Selain itu, pemohon juga meminta MK menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitu­lasi perolehan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Bogor di Daerah Pemilihan (Dapil) II.

Permohonan kedua datang dari Partai Nasdem yang memohon pembatalan keputusan KPU tentang pemilu. Dalam lampirannya, permohonan tersebut juga diajukan untuk Kabupaten Bogor Dapil IV. Partai Nasdem mempersoalkan pero­lehan suara di dapil tersebut, dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai, baik pengurangan suara partai maupun suara caleg yang dilakukan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di se­jumlah kecamatan di Dapil IV.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Hukum Erik Fitriadi mengatakan, permohonan-permohonan yang masuk akan diregistrasi MK pada 1 Juli. Jika tidak masuk registrasi, KPU bisa mela­kukan penetapan kursi dan caleg terpi­lih dalam waktu dekat. Namun jika masuk register, maka penetapan kursi dan caleg terpilih menunggu proses persidangan di MK.

“Kita mulai menyiapkan untuk PHPU pileg ini meski MK baru akan mergister 1 Juli. Tanggal 2 Juli MK mengumumkan perkara yang masuk register. Kalau di­register biasanya lanjut ke persidangan,” kata Erik. Yang jelas, dirinya memastikan KPU Kabupaten Bogor sudah menyiap­kan bukti-bukti terkait sengketa pileg 2019. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kesiapan KPU. “Kami sudah menyiapkan kronologi untuk jawaban dan alat bukti,” tegasnya.

Untuk Kota Bogor, ada satu permoho­nan yang sudah masuk ke MK dan menunggu registrasi. Permohonan seng­keta datang dari Partai Gerindra. Pokok permohonannya yaitu mengenai selisih perolehan suara Dapil I Kota Bogor. Pe­mohon atas nama HM Idris. Dalil pe­mohon telah terjadi pengurangan sua­ra untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil I.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Bogor Samsudin menyebut kepastian ada atau tidaknya gugatan baru bisa dilihat pada 1 Juli. Sebab sesuai jadwal, MK baru akan meregistrasi permohonan pemo­hon di tanggal tersebut. Jika permoho­nan yang ada tidak diregister, KPU Kota Bogor bisa segera menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil pileg 2019 maksimal 4 Juli 2019. Namun jika sengketa masuk register, KPU baru bisa melakukan penetapan setelah putusan MK sekitar 12 Agustus 2019. “Kalau 1 Juli 2019 nggak ada gu­gatan, maka maksimal 4 Juli 2019 bisa penetapan kursi dan caleg terpilih. Tapi kalau ada gugatan, penetapan kursi dan caleg terpilih dilaksanakan setelah putusan MK maksimal 12 Agus­tus 2019,” tandas Samsudin.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Ma­syarakat dan Hubungan Dalam Negeri MK Fajar Laksono mengatakan, MK telah menerima 339 berkas permohonan seng­keta hasil pileg 2019 untuk DPR di semua tingkatan. Permohonan tersebut akan mulai diregistrasi ke BRPK pada Senin (1/7).

Menurut Fajar, MK akan menelaah dulu berapa permohonan yang kemu­dian menjadi perkara. Setelah diregist­rasi, MK akan menyampaikan akta regist­rasi ke para pemohon.

Dari 339 permohonan, Fajar memper­kirakan akan ada 260-263 perkara yang nantinya diregistrasi di BRPK. Pengklasi­fikasian perkara akan dibuat per provinsi. Dari setiap provinsi akan dilihat kembali partai mana saja yang mengajukan seng­keta. “Nanti di Aceh akan ada berapa perkara di situ. Misal diajukan oleh Golkar, oleh Gerindra. Golkar itu satu perkara, Gerindra satu perkara, terus seperti itu,” terang Fajar.

Sesuai jadwal, MK akan memulai sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa ha­sil pileg pada 9-12 Juli. Selanjutnya ialah penyerahan perbaikan jawaban dan ke­terangan tanggal 11-26 Juli, pemeriksaan persidangan 15-30 Juli. ”Kalau untuk sidang, kami menyediakan waktu sampai jam sebelas malam,” kata Fajar.

Rapat permusyawaratan hakim dijad­walkan berlangsung 31 Juli-5 Agustus. Hakim MK akan membacakan putusan pada 6-9 Agustus 2019, disusul penyera­han salinan putusan dan pemuatan laman pada 6-14 Agustus. (fin/run)