Mantan Komisioner Tunjuk Hidung

by -37 views

METROPOLITAN – Rentetan panjang pengungkapan kasus korupsi kegiatan fiktif di KPU Kota Bogor perlahan mulai terungkap. Mar Hendro, tersangka kasus korupsi yang menilep uang rakyat Rp470 juta, menyebut dua sosok penting dalam kasus ini. Yakni ’Panglima’ dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lantas, siapa kedua orang itu?

Informasi yang dihimpun Metropolitan, ’Panglima’ dan PPK dinilai sebagai aktor penting dalam kasus ini. Keduanya mempu­nyai peran sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pencairan dua program peng­adaan kegiatan fiktif tersebut. Yakni pembuatan buletin (ta­bloid) dan pembiayaan Event Organizer (EO).

Pengamat Hukum Sugeng Teguh Santoso mengatakan, tindak pidana korupsi meru­pakan tindak pidana yang terkait kewenangan dan sistem pertanggungjawaban yang terstruktur apabila TPK-nya korupsi anggaran negara.

”Ka­rena terkait kewenangan dan struktur pertanggungjawaban, maka posisi MH dan tersang­ka harus dikaitkan dengan struktur jabatan diatasnya, beberapa tingkat sesuai proses pengawasan pelaksanaan ang­garan,” katanya kepada Met­ropolitan.

Penyebutan keterlibatan PPK oleh tersangka kepada media sudah disebut pasti benar lan­taran PPK bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian pelaksanaan anggaran. Soal penyebutan ’Panglima’, jelasnya, pasti terkait struktur yang ada di atas PPK. ”Itu mudah, ting­gal diperiksa struktur jabatan­nya saja,” imbuhnya.

Pria berkacamata itu menam­bahkan, karena dana yang dikorupsi merupakan angga­ran dari KPU Kota Bogor, ia memulai persoalan dan keter­kaitan orang-orang lain ter­hadap kasus ini hanya ada di KPU saja. Kalaupun ada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang terlibat, maka pa­sal yang disangkakan bukan Pasal 2 atau 3, tapi Pasal 5 dan 12 tipikor soal suap atau gra­tifikasi.

”Kemungkinan ’Panglima’ ini siapa? Bisa siapa saja yang dianggap ditaati oleh Mar Hendro. Dan pihak yang bisa dikenakan tersangka adalah pihak yang mengelola angga­ran kegiatan KPU Kota Bogor tersebut. Instansi lain tidak bisa kena,” ucap STS, sapaan karibnya.

Sehingga, ia berke­simpulan jika memang kete­rangan yang dikeluarkan ter­sangka Mar Hendro soal PPK dan ’Panglima’ itu benar ada­nya, maka yang pasti menge­tahui dan diduga terlibat pim­pinan yang bersangkutan di KPU Kota Bogor. ”Itu pun lingkupnya itu ya KPU kota saja, nggak sampai tingkat pro­vinsi (Jawa Barat), apalagi pu­sat. Lebih sempit. Kelihatan lah arahnya,” ucapnya.

STS pun mendesak Kejari Kota Bogor segera memanggil pihak-pihak yang disebut-sebut oleh tersangka Mar Hendro demi mendapatkan kejelasan siapa lagi yang terlihat, ke mana arah aliran uang haram itu dan mengantisipasi para saksi kabur seperti kasus Mar Hendro yang sempat buron beberapa minggu. Sementara itu, mantan Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Logisitik Edi Kholki Zaelani mengatakan, yang menandatangani semua berkas untuk pencairan dana adalah sekretariat. Sedangkan tugas komisioner hanya me­nandatangani Rencana Ang­garan Belanja (RAB).

”Komi­sioner tidak berwenang untuk menandatangani, itu adalah kewenangan sekretaris dan PPK,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Hal senada disampaikan mantan Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Hukum Siti Natawati. Menurutnya, fungsi komisioner hanyalah menja­lankan program dan tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan Peraturan KPU. ”Tidak mem­punyai kewenangan untuk menandatangani, pencairan dana menjadi wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen,” singkatnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Bogor Syamsudin menyatakan bahwa sistem pencairan dana yang digunakan KPU sesuai SOP Ketentuan Tata Kelola Keuangan Negara. Walaupun menjabat sebagai ketua KPU, dirinya mengaku tidak menge­tahui secara detail mekanisme pencairan dana program yang saat ini sedang dipermasala­hkan oleh Kejari terkait kasus dugaan korupsi dana Pilkada 2018.

“Yang saya tahu itu se­suai dengan SOP Tata Kelola Keungan Negara, untuk lebih detailnya sekretariat yang tahu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kasi Pid­sus Kejari Kota Bogor Rade Satya Nainggolan mengaku belum mengagendakan pe­manggilan untuk orang-orang dalam keterangan yang di­buka Mar Hendro. ”Belum lah, saya istirahat dulu. Senin (29/7) baru dibahas lagi dengan tim,” singkatnya.

Di lain hal, Pemkot Bogor mengambil langkah cepat usai Kejari Kota Bogor menetapkan Mar Hendro sebagai tersangka kasus korupsi KPU Kota Bogor. Pemkot meyakinkan tersang­ka sudah diberhentikan se­cara tidak hormat karena yang bersangkuta sudah 46 hari tidak masuk kerja dan punya ri­wayat kasus pelanggaran keras saat bekerja di Satpol PP Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim pun menyerahkan kasus ini kepada yang ber­wenang sesuai mekanisme hukum. ”Ini sudah urusan hukum. Kita serahkan meka­nisme hukum. Kejaksaan sudah mengambil langkah sesuai peraturan dan perundang-undangan,” kata Dedie. (ryn/cr2/d/rez/run)