Mati Suri Transportasi

by -608 views

METROPOLITAN – Sejak didirikan pada 3 Juni 2007, roda Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) ma­sih jauh dari harapan. Mulai dari minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), konflik dengan pegawai hingga operasional yang terkesan tumpang tindih dengan Dinas Perhubungan (Dishub).

Tahun ini, nasib Badan Usa­ha Milik Daerah (BUMD) yang awalnya didirikan untuk mengelola transportasi Kota Hujan bakal ditentukan setelah adanya audit dan kajian khu­sus oleh pihak ketiga. Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor se­bagai kuasa pemegang modal merasa perlu melakukan kajian lantaran hingga saat ini peru­sahaan belum bisa memberi­kan target sesuai harapan ”Tahun ini ada kajian khu­sus, apakah akan dilanjut jadi BUMD atau direstruktu­risasi jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau apalah bentuknya. Semua kita kaji, yang penting tetap harus ada,” terang asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Dody Ahdiyat, saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Mantan kepala Dinas Ke­pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) itu me­nambahkan, saat ini struktur pegawai di bawah masih sementara, termasuk direk­tur utama yang masih dijabat Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bogor, Endang Suherman, sebagai pelaksana tugas (plt). ”Pe­gawai sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Meskipun kajian dan audit oleh pihak ketiga kaitan nasib PDJT ke depan harus matang karena baik dengan status BUMD atau BLUD pun punya risiko masing-masing. ”Dua-duanya punya risiko,” papar Dody.

Menurut dia, kajian itu dik­laim tidak akan mengganggu proses pembuatan tim pansel untuk pemilihan direksi yang dijadwalkan Agustus 2019. Sebab kepastian rampungnya kajian masih berjalan, se­hingga pemilihan direksi tetap harus dilakukan untuk me­nentukan ke mana ’arah angin’ jalannya PDJT.

”Seiring sejalan lah, kajian itu terus, sambil kita siapkan pansel untuk (seleksi, red) direksi pada Agustus tenggat waktunya. Kalau ubah struk­tur kan harus ubah perda (peraturan daerah, red). Sei­ring kajian itu, jalan bareng, mau dibawa ke mana ini, mau diapain sih ke depannya PDJT?” terang Dody.

Pria yang juga Ketua Persa­tuan Angkat Besi Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Kota Bogor itu mengakui ki­nerja PDJT hingga kini masih letoy dan tidak sesuai harapan, meskipun operasional masih jalan seadanya. ”Tidak se­suai harapan kami sebagai kuasa pemegang modal bahwa transportasi di Kota Bogor harus diback-up PDJT. Tapi harapan itu belum sampai, baru bisa menghidupi inter­nal saja. Intinya BUMD atau BLUD punya risiko masing-masing. Masih digodok dan dikaji pihak ketiga sekaligus audit,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Ko­misi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah, menuturkan, pihaknya mendorong PDJT diubah dari BUMD menjadi BLUD. Sebab, dalam opera­sionalnya ada unsur pelayanan kepada masyarakat dan tidak melulu berorientasi keun­tungan. Perubahan status tersebut bakal mengurangi beban di perusahaan.

“Supaya tak terlalu berat, karena ujung utamanya pe­layanan. Jika terjadi, BLUD harus dipimpin PNS dan tidak menutup kemungkinan ada­nya di Dinas Perhubungan (Dishub). Tapi, harus diper­timbangkan, pejabat dan karyawan yang ada harus dirombak,” katanya.

Berbagai cara wajib dilaku­kan dalam mempertahankan ‘kehidupan’ di perusahaan, apa pun bentuknya. Perusa­haan harus bisa mencari sum­ber penghasilan lain dan jangan mengandalkan APBD semata. Misalnya, bergerak di bidang perbengkelan lalu mengadakan kerja sama dengan pemerintah. ”Jadi, nanti semua kendaraan di bawah naungan pemerintah dirawat di perusahaan ini,” katanya.

Selain itu, tambah politisi Partai Bulan Bintang itu, pengadaan dan pengelolaan shelter untuk bus dan ken­daraan umum massal seha­rusnya berada di bawah PDJT. Sebab, ada potensi sumber penghasilan lain yang bisa dikeruk untuk menghidupi perusahaan.

“Tanpa sumber penghasilan lain agak sulit mengembang­kan perusahaan ini ke depan­nya. Kenapa? Karena bus-bus di bawah PDJT yakni bus Transpakuan belum jadi pi­lihan utama masyarakat. Saat ini bersaing ketat dengan kendaraan atau mobil online,” paparnya.

Belum lagi, sambung Edi, kondisi sebagian besar bus Transpakuan yang berope­rasi kurang ‘menjual’ dan sebagian besar tak terlalu mumpuni. Transportasi mas­sal jumlahnya harus banyak, sehingga jeda waktu dari bus satu ke bus lainnya kurang dari setengah jam. “Kalau lebih dari itu, ya habis diam­bil moda transportasi lain. Itu harus disikapi supaya peru­sahaan bisa berkembang,” tutupnya. (ryn/c/yok/py)