Mau Pindah Tapi Masih Betah

by -
ANTUSIAS: Warga saat mengisi kuesioner terkait wacana perluasan wilayah Kota Bogor.

METROPOLITAN – Wilayah Kabupaten Bogor punya magnet tersendiri bagi pemerintahan Bima Arya-Dedie A Rachim. Sam­pai-sampai enam kecamatan yang ada di Bumi Te­gar Beriman itu ingin dimiliki Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor. Lantas bagaimana reaksi warga Kabupaten Bogor?

Tiga bulan pasca-dilantik, Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya, Dedi A Rachim, menggelindingkan wacana perluasan wilayah. Tak tanggung-tanggung, enam kecamatan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun ingin ‘di­caploknya’. Yakni Kecamatan Dramaga, Ciomas, Kemang, Ciawi, Sukaraja hingga Taman­sari.

Meski tak banyak yang mengetahuinya, sebagian besar warga Kabupaten Bogor di enam kecamatan itu setuju untuk bergabung dengan wi­layah Kota Bogor. Dari hasil kuesioner yang disebar Harian Metropolitan pada Kamis (18/7), 64,67 persen warga yang terse­bar di Kecamatan Ciomas, Tamansari, Dramaga, Sukaraja, Kemang dan Ciawi siap pindah status kependudukan menjadi warga Kota Bogor. Sedikitnya ada 388 warga dari 600 respon­den yang memilih diurus Pem­kot Bogor ketimbang Pemkab Bogor.

Dengan metodologi pengam­bilan sampling seratus warga di masing-masing kecamatan, Tim Metropolitan juga mela­kukan wawancara terkait alasan mereka lebih memilih men­jadi warga Kota Bogor.

Mayoritas warga mengaku wi­layahnya lebih dekat dengan kota yang dipimpin Bima-De­die, sehingga memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan. Selama ini mereka mengaku kejauhan dan kemahalan dalam segi akomo­dasi jika harus mengurus ad­ministrasi ke Cibinong, Ibu Kota Kabupaten Bogor.

Nano Supriyono, warga Kam­pung Sawahgarung, RT 01/08, Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, salah satunya. Ia menyambut baik adanya wa­cana perluasan wilayah tersebut. Menurutnya, ia beserta warga lainnya kerap kesulitan jika harus mengurus administrasi.

Warga juga mesti menempuh jarak 26,9 kilometer atau sekitar satu jam 36 menit untuk tiba di pusat pemerintahan. “Itu juga kalau jalannya lancar, kalau macet pasti lebih lama lagi. Mending ke Kota Bogor,” akunya.

Kondisi itu berbanding terbalik jika wilayahnya jadi diambil alih Pemkot Bogor. Sebab untuk sampai balaikota dalam men­gurus administrasi kependu­dukan, dirinya tak butuh waktu lama. “Paling cuma 30 menitan,” tuturnya usai mengi­si kuesioner yang diberikan Tim Metropolitan.

Tak cuma Nano, hal serupa juga dirasakan warga Ciawi, Anwar. Menurut Anwar, lebih baik Kecamatan Ciawi diambil alih Pemkot Bogor karena Ka­bupaten Bogor terlampau luas. “Ya mending jadi warga Kota Bogor. Kabupaten Bogor sudah kebanyakan kecamatan,” aku­nya.

Selain itu, warga juga berharap wilayahnya bakal maju seper­ti di Kota Bogor. Mereka tertarik dengan program sejuta taman yang digagas Bima Arya. Namun ada juga yang menyerahkan pemindahan status warga ini ke pemerintah desanya masing-masing.

Tokoh masyarakat Kampung Sawahgarung, RT 01/08, Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman­sari, Ade, mengaku tak mau ambil pusing dengan kebijakan perluasan wilayah tersebut. “Kalau saya tidak mau ambil pusing. Kalau memang Kota Bogor niatnya baik, saya setuju. Toh selama ini kita masuk Ka­bupaten Bogor masih gini-gini saja,” tegasnya.

Sementara itu, ada 212 warga atau sekitar 35,33% yang me­nolak bergabung ke Kota Bogor. Mereka menilai pembangunan akan sama saja jika diambil alih Pemkot Bogor. Apalagi imej Kota Sejuta Angkot dan hutan beton yang kadung tersemat untuk wilayah berpenduduk 1.010.566 jiwa itu.

Ada juga warga yang masih betah wilayahnya berstatus desa. Selain merasa ribet meng­ganti dokumen kependudukan, mereka juga beranggapan ba­hwa Kota Bogor identik dengan pusat hiburan yang justru jauh dari kata tenang. “Enakan jadi desa begini, masih asri. Nggak banyak gedung-gedung tingkat,” aku Nunik, warga Dramaga.

Walaupun banyak warga yang setuju, mereka tetap menga­presiasi kinerja Pemkab Bogor. Ada 51,50 persen atau sekitar 309 warga yang mengaku puas dengan pelayanan Pemkab Bogor. Seperti dalam hal pe­layanan KTP elektronik.

Warga mengaku saat ini lebih dimudahkan dengan dibukanya kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Disdukcapil di Ciawi. Sehingga meski jauh dari pusat pemerintahan, warga tetap bisa mengurus administrasi kependudukan dengan jarak terjangkau. “Saya kira pelaya­nannya sudah semakin baik. Apalagi dengan adanya UPT yang sudah dibuka bupati di wilayah,” tuturnya.

Meski begitu, masih ada pula yang menganggap pelayanan­nya masih kurang dan harus ditingkatkan. Dari 600 respon­den, ada 291 warga yang ke­cewa atau kurang puas dengan pelayanan yang diberikan Pem­kab Bogor. Mereka mengeluh­kan pungutan liar (pungli) dan lambannya petugas pelayanan.

Ditemui Metropolitan, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim blak-blakan soal wacana yang dilempar ke publik. Menurut Dedie, rencana perluasan Kota Hujan itu sudah ada sejak mantan Wali Kota Bogor ke-13 Eddy Gunardi menjabat sekda Kota Bogor.

“Mau dipinta atau tidak oleh kita, toh nantinya bakal hilang juga karena ada Daerah Oto­nomi Baru (DOB). Maksud saya, sebelum dicabut moratorium pemekaran Bogor Barat, kita berusaha minta dulu,” kata De­die.

Dengan adanya wacana perluasan wilayah, ia pun ingin daerah yang bersinggungan dengan Kota Bogor bisa menda­pat prioritas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan pemerintah pusat.

Karena itu, Dedie mengaku telah membicarakan persoalan tersebut ke Pemprov Jabar. Ha­silnya, pemerintah daerah di­minta menyiapkan kajian serta konsep perluasan wilayah di Kota Bogor.

“Saya hanya mengingatkan ke gubernur, bahwa di Kabupaten Bogor akan ada moratorium Bogor Barat. Sebelum terjadi pemekaran wilayah, tolong wilayah yang eksisting diako­modir (diakomodasi, red). Khususnya sejumlah wilayah yang memang bersinggungan langsung dengan Kota Bogor. Toh ini pun punya tujuan baik demi kepentingan masyarakat juga. Misalnya masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi harus ke Cibinong jika ingin mengurus administrasi kependudukan,” bebernya.

Secara umum, Kota Bogor hanya memiliki luas tak lebih dari 118 kilometer persegi, terpaut 34 kecamatan dari Kabupaten Bogor. Secara umum, semua administrasi saat ini tengah dirumuskan. Dedie mengaku saat ini Wali Kota Bogor Bima Arya Su­giarto tengah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangu­nan Daerah (Bappeda) Kota Bogor untuk melakukan kajian ilmiah secara khusus, dengan membentuk tim yang kompe­ten untuk mengkaji dan menga­nalisis secara ilmiah mengenai wacana perluasan wilayah tersebut.

Ia memprediksi kajian akan selesai sekitar tiga hingga empat bulan mendatang, terhitung sejak mulai bekerjanya tim pe­neliti. Ia memprediksi paling lambat hingga akhir tahun ini kajian dapat selesai.

“Kami juga ingin ada perte­muan dengan pejabat di Kabu­paten Bogor. Jadi konsepnya, dalam konteks perluasan wi­layah ini, kami ingin mengurangi beban Pemkab Bogor yang begitu luasnya. Yang pasti ini semua harus berdasarkan kajian yang ilmiah,” bebernya.

Kepala Bappeda Kota Bogor Erna Hernawati mengatakan, wacana perluasan wilayah ter­sebut baru disampaikan se­cara lisan kepada Pemprov Jabar. Pihaknya juga sudah diminta melakukan kajian.

“Tugas kami hanya sebatas sup­port data dan melakukan kajian saja. Yang memiliki wewenang penuh atas ini adalah wewenang Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor. Nah, kita akan bahas ini secara bersama,” katanya.

Erna mengaku beserta Asisten I tengah membentuk sejumlah tim untuk mendalami dan mengkaji secara menyeluruh konsep perluasan wilayah ter­sebut. Tim khusus tersebut nantinya akan diisi sejumlah elemen, yang dinilai kompeten di bidangnya. Seperti tokoh masyarakat, unsur pemerinta­han, Organisasi Perangkat Dae­rah (OPD) hingga sejumlah dinas yang memiliki keterkaitan dengan semuanya.

“Intinya semuanya ikut terlibat dalam tim pengkajian ini, mulai dari elemen masyarakat hingga pe­merintahan,” ujarnya.

Disinggung soal anggaran ka­jian perluasan wilayah, Erna mengaku belum bisa memas­tikan besaran anggaran yang diperlukan. “Sepertinya ang­garannya akan disiapkan di perubahan nanti. Nah, untuk posisi anggarannya, sepertinya anggaran ini akan dipusatkan di Bagian Pemkot Bogor. Ka­rena ini berkaitan dengan ad­ministrasi dan perluasan ka­wasan,” bebernya.

Disinggung soal selesainya kajian, pihaknya tidak berani memprediksi ka­pan kajian itu bakal selesai. Namun, respons positif dari masyarakat yang terdampak akan wacana tersebut tentu menjadi modal berharga untuk program perluasan ini.

“Saya tidak berani memprediksi ka­rena saya bukan paranormal. Namun yang pasti hanya satu, respons baik dari masyarakat selama ini akan menjadi modal berarti untuk program ini,” te­gasnya. (ogi/d/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *