Pembangunan RE Martadinata Meleset dari Target

by -55 views

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengeluarkan izin terkait pembangunan perlintasan tidak sebidang sementara dalam proyek pembangunan fly over Martadinata, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menga­takan, selain menanti tanggapan resmi jajaran direksi PT KAI agar memberikan dispensasi anggaran terkait, pembangunan perlintasan tidak sebidang sementara. “Kami masih menunggu jawaban PT KAI, agar perlin­tasan tidak sebidang R E Mar­tadinata digratiskan atau tidak kena biaya, karena kita juga belum menganggarkan,” ka­tanya.

Menurut Dedie, pertemuan terakhir antar Pemkot Bogor dan PT KAI, juga sempat mem­bahas sejumlah permasalahan teknis dan administrasi, teru­tama pembahasan tentang persiapan penggeseran kabel listrik aliran atas milik PT KAI.

“Nah, salah satu solusinya adalah dengan adanya perlin­tasan tidak sebidang semen­tara ini,” bebernya.

Ia menjelaskan, izin perge­seran kabel listrik aliran atas milik PT KAI harus segera diselesaikan. Pasalnya, hal ini menjadi penentu suksesi proyek Flyover Martadinata.

“Jika izin dari PT KAI belum keluar, kami takut proses pembangunan menjadi mo­lor,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dedie juga meminta agar Balai Besar Jalan Nasional bisa membantu dalam mendorong pengeluaran izin PT KAI. Ia menargetkan, seti­daknya awal Juli ini harus sudah ada tanggapan dari pihak ter­kait, jika ingin semuanya ber­jalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

“Semoga Juli ini sudah ada keputusan, agar proses peng­erjaan bisa tepat waktu dan selesai 19 Desember 2019,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozak, menga­ku, saat ini pembangunan fisik masih berlangsung. Dirinya juga mengamini jika pembangu­nan sedikit meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan.

“Ada keterlambatan sekitar tujuh persen dari target yang sudah ditentukan. Khususnya dalam hal perizinan dari Dir­jen Perkereta Apian,” bebernya.

Dirinya mengakui, rumitnya aturan yang mesti ditempuh adalah satu masalah serius yang mengakibatkan proyek ini melenceng dari target yang sudah ditetapkan.

“Memang ada keterlamba­tan terkait perizinan dari PT KAI. Soalnya PT KAI punya aturan tersendiri, jadi kita harus patuhi aturan mainnya,” tutupnya. (ogi/c/yok)