Pemkot dan Pemkab Bogor bakal Duduk Bareng

by -73 views
BIMA ARYA Wali Kota Bogor

METROPOLITAN – Perlua­san wilayah Kota Bogor dengan meminta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor semakin ramai diperbincangkan ber­bagai kalangan. Sejumlah spekulasi dan opini satu per satu mencuat ke permukaan. Terlebih, kedekatan wali kota dengan gubernur Jawa Barat seakan menjadi tanda per­luasan bakal berja­lan mulus tanpa hambatan.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya, men­gatakan, perluasan wilayah memang harus dilakukan berdasarkan kajian dan perencanaan yang matang. Ia mengakui belum bisa memastikan nama kecamatan dan desa mana yang nantinya bakal bergabung dengan Kota Bogor.

“Semua harus melalui pro­ses perencanaan matang. Yang penting, perencanaan kita lakukan terlebih dulu,” kata Bima saat ditemui wartawan koran ini, kemarin.

Bima menjelaskan, perlua­san wilayah semata-mata dilakukan demi kepentingan bersama sekaligus mengurangi beban pelayanan di Bumi Te­gar Beriman. “Saya ingin meng­klarifikasi, kami tak akan bicara dulu soal mana wilayahnya, jangan juga diadu antara pemkot dengan pemkab. Karena perluasan wilayah kan kepen­tingan bersama demi me­layani masyarakat,” ujarnya.­

Orang nomor satu di Kota Hujan itu mengaku sempat berbincang dan berkoordi­nasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mela­kukan kunjungan ke Manches­ter, Inggris, Selasa (23/7). “Ada pembicaraan seperti itu, tapi kan semua ada proses dan atu­rannya. Setelah kajian selesai, kami baru bisa sampaikan ke pemerintah pusat,” terangnya.

Bahkan, sambung Bima, pekan ini atau depan pihaknya bakal menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupa­ten Bogor untuk membicara­kan hal tersebut. “Kemun­gkinan minggu depan kami akan lakukan pertemuan dengan Pemkab Bogor, tepat­nya setelah Rakerda. Kalau saya dengan Bu Ade sudah membicarakan ini melalui WhatsApp,” akunya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Sopian Ali Agam, mengaku sangat mendukung wacana tersebut. Namun, ia berpesan perlu adanya kajian mendalam mengenai hal ini. “Tapi ingat semua harus ma­tang dan tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut dia, wacana ini perlu komunikasi intensif dengan Pemkab Bogor. “Kalau kita sih setuju, tapi mereka bagaimana. Kita mesti men­dengar dari pemkab, baik eksekutif maupun legislatif,” paparnya.(ogi/c/yok/py)