Penyaluran BPNT Kota Sukabumi Diprotes Warga

by -57 views

SUKABUMI – Keluarga Pe­nerima Manfaat (KPM) Kota Sukabumi mengeluhkan pen­distribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Alasannya beras dan telur yang dibagikan kepada KPM dinilai tidak layak konsumsi.

Salah seorang warga Keca­matan Cibeureum, Usman, mengaku kecewa dengan kualitas beras dan telur yang diterimanya pada 10 April 2019. Selain kiloan telur yang kurang, beras yang dibagikan juga tak layak konsumsi. “Ya saya kecewa, masa iya beras­nya nggak layak konsumsi. Terus kiloan telurnya juga kurang,” ungkapnya.

Menurutnya, kualitas beras yang dibeli KPM di agen penyalur dinilai sangat tidak layak konsumsi karena berbau apek. “Ya beras apek, makanya kalau dibikin nasi jadi nggak layak makan,” kesalnya.

Hal senada diungkapkan salah seorang KPM asal Ke­lurahan Cikondang, Sopia (65). “Beras nggak bisa langsung dimasak. Ya karena harus dicampur dulu dengan beras bagus agar layak untuk dikon­sumsi,” katanya.

Ia berharap pemerintah mencari solusi dari perma­salahan tersebut. Sehingga bisa men­jamin hak-hak KPM Kota Sukabumi sesuai pedoman penyaluran BPNT yang ber­laku.

“Saya minta pemerintah dan dinas terkait menyikapi hal ini. Sehingga beras yang di­distribusikan untuk KPM mempunyai kualitas yang terjamin dan layak untuk di­konsumsi,” pintanya.

Menjawab persoalan itu, Pendamping BPNT Kemen­terian Sosial Wilayah Cikole dan Kota Sukabumi, Syam Firmansyah, angkat bicara. Menurutnya, para KPM harus proaktif dalam menyikapi persoalan tersebut.

Sebab, jelasnya, barang berupa beras dan telur yang dikeluarkan bukan dibagikan serta-merta ke masyarakat. Tetapi masyarakat sendiri yang membeli. Sehingga ketika ada barang yang tidak layak bisa langsung dikem­balikan ke agen. Agen pun bisa mengembalikan ke pi­hak distributor.

“Nggak perlu riweuh (repot, red). Kan KPM yang mem­beli barang. Kalau ada yang nggak sesuai, tinggal lapor ke agen. Ya kalau dalam sekian ribu ada beberapa yang jelek, saya pikir wajar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahte­raan Sosial Dinas Sosial (Din­sos) Kota Sukabumi Herman Permana mengaku tidak ter­libat dalam penyaluran pro­gram BPNT. Sebab, ada pihak satgas yang dibentuk langsung Kemensos.

“Kami itu hanya berkoordi­nasi dengan dinas terkait, misal terkait harga yang nanti­nya diberikan ke agen. Jadi untuk harga bukan kita yang menentukan. Jadi ketika ada yang bilang BPNT tidak se­suai, tidak ada kaitannya dengan kami,” ujarnya.

Menurutnya, KPM di Kota Sukabumi yang sudah sukses dilaksanakan ada 10.531 dari 12.114 kuota yang terse­bar di tujuh kecamatan. Namun ketika dikonfirmasi apakah data tersebut bertambah atau justru berkurang dalam per tahunnya, Permana mengaku pihaknya tidak bisa memas­tikan. Sebab, verifikasi harus didasarkan pada data.

Namun berdasarkan data yang diterima Dinsos Kota Sukabumi, angka kemiskinan di Kota Sukabumi turun satu digit dari tahun sebelumnya yakni 8,4 menjadi 7,8. Maka hal itu bisa diprediksi me­mengaruhi angka KPM di Kota Sukabumi setiap tahun­nya.

“Berdasarkan data bahwa angka kemiskinan Kota Su­kabumi menurun, ya melalui program SIKS-NG itu. Ba­nyak warga Kota Sukabumi yang melapor bahwa dirinya tidak lagi berhak menerima KPM,” ungkapnya.

Namun, kembali Permana mengimbau masyarakat se­gera melaporkan keluhan jika ada yang salah dengan BPNT. “Jangan sampai sudah beberapa minggu lamanya dari pembelian, keluhan baru diutarakan,” tandasnya. (dna/ade/feb/run)