Perda RTRW Tunggu Evaluasi Gubernur

by -62 views

METROPOLITAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Sukabumi mengesahkan Rancangan Pe­raturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi 2019-2023. Pengesahan itu dila­kukan melalui Sidang Paripurna DPRD baru-baru ini. “Sudah diketuk. Saat ini tinggal tunggu evaluasi dari gubernur,” kata anggota Pansus XIV Ujang Rah­mat.

Untuk itu, anggota DPRD dari politisi PPP itu berharap batas waktu penyempurnaan atas ha­sil pembahasan pansus dengan pe­merintah daerah dapat dilakukan tepat waktu dan sebelum hasil penyempurnaannya disampaikan ke­pada gubernur terlebih da­hulu untuk disampaikan ke­pada DPRD. “Diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi perda yang definitif sesuai pe­raturan perundang-undangan dan disampaikan kepada gu­bernur untuk mendapat eva­luasi,” harapnya.­

Sementara itu, Ujang menje­laskan isi dari Raperda RTRW tersebut di antaranya menge­nai kawasan dan zonanisasi dalam pemanfaatan ruang yang ada hari ini itu harus menyesu­aikan dengan Perda tentang RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2039, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi atas pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha mau­pun stakeholder terkait perlu secara konsisten dilaksanakan.

”Batas waktu yang diberikan selama dua tahun sebagai­mana aturan Peralihan Perda tentang RTRW ini untuk me­nyusun Perda tentang Ren­cana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK), Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan (RDTR Perkotaan Kecamatan) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dapat digunakan secara maksimal dan didorong tidak saja mel­alui political will, tetapi se­cara political action dari bu­pati dan DPRD agar dokumen-dokumen regulasi petunjuk pelaksanaan dari RTRW ter­sebut tersedia dan dapat di­gunakan tepat pada waktunya,” ucapnya.

Pemanfaatan ruang untuk kawasan pertambangan, ka­wasan industri serta kawasan lainnnya yang digunakan pihak ketiga baik badan hukum maupun perseorangan, lanjut Ujang, secara teknis agar di­lengkapi dokumen kajian analisis lingkungan strategis dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perun­dang-undangan.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) harus dapat bekerja secara profe­sional, taat asas dan aturan, transparan dan akuntabel serta berpihak kepada kepen­tingan masyarakat dan se­cara konsisten melaksanakan dan menegakkan aturan ruang yang termuat dalam Perda tentang RTRW, sehingga pe­rizinan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Suka­bumi sinergis dengan visi daerah, RPJPD dan RPJMD serta membawa manfaat bagi peningkatan kesejahte­raan masyarakat.

”Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait ber­sama DPRD dan stakeholder terkait agar bersama-sama melakukan pengawasan se­cara intensif dan berkesim­bungan dari pelaksanaan Perda tentang RTRW ini, dan melakukan penertiban terhadap penyimpangan dan pelang­garan dari RTRW ini secara konsisten dan tanpa tebang pilih, dengan memberikan sanksi yang jelas dan tegas,” tutupnya. (ade/rez/run)

Loading...