Prabowo ogah Bawa Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional

by -14 views

METROPOLITAN – Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan pasangan calon presiden dan calon wa­kil presiden nomor urut 02 di pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, dipastikan tidak akan membawa sengketa pilpres 2019 ke Ma­hkamah Internasional. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil lantaran Mahkamah Internasional tidak berwenang menangani sengketa pilpres.

”Sikap Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah jelas kemarin disampaikan bahwa meskipun kecewa namun tetap men­ghormati putusan Mahkamah Konsti­tusi. Tentu hal tersebut juga menjadi isyarat bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi mematuhi putusan MK,” kata An­dre.

Eks jubir Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut mengatakan bahwa gugatan sengketa pilpres di MK adalah langkah hukum yang terakhir dilakukan. Ia mengung­kapkan bahwa ketua umum Partai Gerindra tersebut merupakan sosok negarawan yang patuh terhadap hukum. ”Pak Prabowo dan Pak Sandi tentu me­matuhi hasil putusan MK, yang mana itu adalah langkah terakhir dalam pro­ses sengketa pemilu di Indonesia,” ung­kapnya.

Andre menambahkan, sebelumnya tim hukum telah menyarankan agar masalah pilpres ini tidak dibawa ke Ma­hkamah Internasional.

Mendengar itu Prabowo pun mengik­uti saran tersebut. ”Pada prinsipnya ini langkah konstitusional terakhir. Kami lihat tidak ada langkah hukum yang re­levan untuk membawa ke tingkat Mah­kamah Internasional. Kami tidak saran­kan itu karena legal standing bukan ranah Mahkamah Internasional,” ucap Andre.

Sebelumnya, wacana yang berkembang adalah membawa perkara pilpres ke Mahkamah Internasional. Gagasan ini dilontarkan mantan penasihat KPK yang juga koordinator lapangan Gerakan Na­sional Kedalatan Rakyat, Abdullah He­hamahua.

Menanggapi hal ini, ahli hukum inter­nasional di Chatham House, London, Agantaranansa Juanda, jika yang dimaksud Mahkamah Internasional atau Interna­tional Court of Justice atau ICJ, maka hal itu tak bisa dilakukan. Ini disebabkan karena ICJ hanya punya dua yuridiksi atau kewenangan hukum.

Pertama, untuk memutus sengketa antarnegara, dengan kata lain pemohon harus bertindak atas pemerintah suata negara, dan kedua nasihat hukum ter­hadap organisasi internasional atau organ-organ PBB. “Sifat sengketa itu harus lintas negara atau cross border, seperti misalnya sengketa Sipadan-Li­gitan,” kata Agan. (rol/bbc/els/run)