Pusat Bisnis Pindah ke Bogor Utara Orderan Investor

by -1.1K views

Masih ingat rencana dibukanya kawasan bisnis baru di wilayah Tanahsareal? Ternyata rencana itu berubah. Wali Kota Bogor Bima Arya memilih Bogor Utara sebagai pusat bisnis karena sudah ada orderan dari investor lewat kerja sama megaproyek senilai Rp400 miliar yang akan dipusatkan di Cibuluh.

HAMPARAN tanah merah di Jalan Kaumsari, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, yang kini masih kosong, bakal disulap menjadi kawa­san elite para sosialita. Gedung pencakar langit siap dibangun di atas lahan yang tak kurang dari 25 hektare. Mulai dari perumahan, apartemen, ho­tel hingga pusat perbelanjaan menjadi satu kawasan yang dibuat terhubung lewat kon­sep Central Business District (CBD).

Diam-diam, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menjalin kerja sama dengan pengusaha properti Olympic City dalam membangun pusat bisnis baru di wilayah Kota Bogor. Tak heran bila grand design pembangunan pusat bisnis itu pun diserahkan pe­merintah ke sang investor. “Untuk grand design keseluru­han ada di pihak pengembang. Lebih jelasnya bisa konfirma­si langsung,” ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Bogor Erna Herna­wati.

Pertimbangan lain yang mem­buat Pemkot Bogor menggeser pusat bisnis ke wilayah Bogor Utara, jelas Erna, karena kawa­san tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan sudah memiliki akses yang memadai.

Selain itu, pihaknya juga telah membagi zonasi untuk peng­embangan daerah melalui pembagian lima Wilayah Pembangunan (WP). Yakni WP A, WP B, WP C, WP D dan WP E adalah lima kode yang di­gunakan pihaknya dalam me­nentukan suatu wilayah di Kota Hujan. “Tahun ini fokus kami di WP C yang daerahnya adalah Bogor Utara itu sebagai CBD,” tuturnya.

Sedangkan untuk pusat kota, Erna menegaskan bahwa ka­wasan tersebut akan difungsi­kan sebagai kota heritage. “Pusat kota sudah full dan fa­silitas sudah oke. Jadi kita perlu penyebaran dan peng­embangan,” tegasnya.

Jika melihat grand design kawasan CBD yang digagas Pemkot Bogor dan investor, daerah Cibuluh akan menjadi pusat bisnis kawasan elite. Itu terbagi tiga RW dan 12 RT, ya­kni RW 01, 05 dan 08. Bahkan, Pemkot Bogor telah menyetu­jui seluruh konsep pembangu­nan pusat bisnis yang digagas sang investor. “Kami sudah mendapatkan restu dari pe­merintah setempat, ditambah dengan perizinan yang sudah selesai. Tentu ini sangat me­mudahkan kami,” ujar Direktur Marketing Olympic City Imel­da Fransisca.

Soal nilai investasi, proyek CBD yang digagas Olympic City sedikitnya menyuntikkan modal Rp400 miliar. General Manager Olympic City Zaky mengatakan, megaproyek ter­sebut telah berlangsung.

Untuk tahap pertama, pi­haknya fokus kepada pemasa­ran rumah. Sebanyak 129 unit rumah di tahap pertama dan 142 unit untuk tahap kedua sudah mulai dilakukan pihaknya sejak kunjungan Wali Kota Bo­gor Bima Arya ke tempatnya.

Usai pemasaran rumah di tahun ini, pihaknya baru akan masuk kepada tahap penger­jaan pembangunan mal dan apartemen. “Untuk saat ini kita fokus pada penjualan rumah dulu. Jadi untuk 2019 ini kita fokus kepada rumah. Untuk tahapan berikutnya baru kita mulai pembangunan mal dan apartemen,” katanya.

Megaproyek penyangga pusat kota tersebut diprediksi bakal berlangsung hingga sepuluh tahun ke depan. Megaproyek tersebut bakal terbagi dalam beberapa zona. Di antaranya kawasan pemukiman, bisnis hingga kawasan sosial yang ditunjang sejumlah fasilitas lainnya, seperti pusat perbe­lanjaan dan lain-lain. “Kawasan sosial ini nantinya akan kita lengkapi dengan sejumlah fa­silitas, seperti tempat hiburan, pendidikan, kesehatan dan beragam fasilitas penunjang lainnya. Yang pasti kita akan pastikan semua fasilitas penun­jang bagi kehidupan masyara­kat ada di sini,” tegasnya.

Selain itu, kawasan CBD itu juga bakal ditunjang fasilitas one stop living bertaraf inter­nasional hingga memiliki akses langsung ke pintu Tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

Pengamat Kebijakan Publik R Muhammad Mihradi meni­lai pemindahan pusat bisnis ke wilayah Bogor Utara tidak bisa dilakukan hanya karena masuknya investor. Melainkan harus sesuai kajian matang. “Jangan sampai megaproyek yang saat ini tengah berlangs­ung pembangunannya hanya menguntungkan sebagian pi­hak saja atau karena orderan investor. Tetapi harus ada kajian yang menyeluruh terkait kon­sep dan dampak dari pembangu­nan ini,” bebernya.

Ia pun mengaku pemerintah daerah sebagai penggerak roda perekonomian di wilayah tak bisa lepas dari kehadiran dan partisipasi aktif para in­vestor. Apalagi melihat Penda­patan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang masih jauh diban­dingkan tetangganya. “Kalau hanya mengandalkan dari PAD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pasti itu semua tidak akan men­cukupi,” tegasnya.

Mihradi juga tak menyalahkan Pemkot Bogor melakukan hal tersebut lantaran keterbatasan anggaran yang dialaminnya. Jika pemerintah tidak mengun­dang investor untuk ikut ambil bagian dalam program pembangunan, hal itu tentu akan sukar dilakukan. “Pasti pemerintah akan mengundang investor untuk membantu agar bisa membangun kebijakan tanpa ketergantungan dari sumber dana pemerintah itu sendiri. Karena kalau itu tidak dilakukan akan sukar, dan ini sudah lazim dilakukan pemerin­tahan,” cetusnya.

Kendati tidak menyalahkan pemerintah melibatkan pihak investor, Mihradi berpesan agar pemerintah mampu menjaga keseimbangan pembangunan. Jangan sampai usai pembangu­nan ini memberikan dampat negatif kepada masyarakat. “Intinya adanya investor tentu akan memengaruhi kebijakan pemerintah karena penda­naan itu penting. Apalagi Kota Bogor PAD-nya kecil. Kepin­dahan itu bisa juga karena pengaruh dari investor, khus­usnya jadi bahan pertimbangan lah. Tapi pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan para pela­ku besar dan masyarakat,” te­gasnya.

Jika ditarik ke belakang, pada 2015, Pemkot Bogor beren­cana memindahkan pusat ekonomi secara bertahap ke daerah pinggiran. Salah satunya dengan pembangunan Trans­it Oriented Development (TOD) Sukaresmi.

Untuk mendukung kawasan bisnis baru itu, Pemkot Bogor bakal membangun stasiun baru yang terhubung dengan ke­reta commuter line Jakarta-Bogor di kawasan tersebut. Sukaresmi juga akan terhubung dengan Bus Rapid Transit (BRT) yang tengah dikembangkan.

Saat itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kawasan seluas 22 hektare tersebut akan dikembangkan jadi kawasan perkantoran, pusat perbelan­jaan, apartemen, terminal, hotel dan area komersial lain. ”Sukaresmi ini akan kita jadikan hotel, mal, perkantoran dan lainnya. Tujuannya geser kesi­bukan dari pusat ke pinggiran. Pusat kota peruntukannya untuk heritage, kayak Balai Kota dan Istana Presiden,” jelas Bima ditemui di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (16/12/2015) lalu.

Bima memperkirakan kawa­san yang masuk Kecamatan Tanahsareal itu bisa menarik investasi US$ 142,32 juta. Men­urutnya, sudah ada perusa­haan properti yang berminat menanamkan modalnya di Sukaresmi. Namun di tahun ini orang nomor satu di Kota Bogor itu berencana mengge­sernya ke Bogor Utara, ber­samaan dengan masuknya Olympic City yang berniat membangun kawasan bisnis.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwana dari Universitas Tri Sakti, Nirwono Joga, me­nilai jika Pemkot Bogor be­rencana membuat pusat kota baru sebagai penopang pusat kota untuk sektor per­ekonomian dan bisnis, sejum­lah faktor perlu menjadi per­timbangan khusus jajaran pemerintahan. Mulai dari kualitas hidup masyarakat hingga sejumlah infrastruktur penunjang lainnya. “Pemin­dahan pusat bisnis dan per­ekonomian harus bertujuan menyebarkan dan memera­takan kegiatan perekono­mian Kota Bogor sacara ke­seluruhan. Sehingga pembangunan kota dan ting­kat kesejahteraan warga juga lebih merata,” tegasnya. (ogi/d/feb/run)