500.000 Guru bakal Ikut Pelatihan Berbasis Zonasi

by -64 views

METROPOLITAN– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah berupaya meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas. Saalh satunya dengan memberikan pelatihan berbasis zonasi. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano, memprediksi, setidaknya 500.000 guru akan mengikuti pelatihan berbasis zonasi. Pelatihan tersebut akan lebih fokus pada permasalahan atau kelemahan berdasarkan capaian hasil ujian nasional (UN) yang dianalisis per zona.

Saat ini terdapat sebanyak 2.580 zona di seluruh Indonesia. Artinya, jika dalam satu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ada 10 guru, maka akan terdapat sekitar 25.800 guru yang mendapatkan pelatihan.

“Itu baru satu mata pelajaran, masih ada pelajaran lain. Kami perkirakan setidaknya 500.000 guru akan mendapatkan pelatihan ini. Ini lebih efisien dan efektif dibandingkan harus mendatangkan para guru itu ke Jakarta,” kata Supriano saat membuka acara “Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (13/8) petang.

Kemdikbud juga akan memberikan insentif sebesar Rp 3 juta untuk masing-masing MGMP. Pelatihannya diselenggarakan setidaknya 85 jam.

Sejumlah daerah sudah memulai pelatihan guru berbasiskan zona tersebut. Salah satunya adalah Kota Malang, Jawa Timur. Pelatihan tersebut, kata Supriano, tidak hanya sekali tetapi berkali-kali.

Ia optimistis bahwa pelatihan guru berbasiskan zona akan lebih efektif dari sebelumnya.

“Jadi nanti guru mata pelajaran akan mengikuti pelatihan melalui MGMP. Dalam forum ini mereka akan saling berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Sehingga lebih efektif,” ujar Supriano.

Dalam forum MGMP itu, nantinya para guru saling berbagi pengalaman dan juga mencari cara bagaimana menyelesaikan persoalan di dalam pembelajaran. Menurut Supriano, setiap guru memiliki persoalan yang berbeda-beda.

Pelatihan guru tersebut tidak hanya didominasi di dalam kelas, namun praktik langsung mengajar. Oleh karena itu, jika ada kekurangan dalam mengajar bisa diperbaiki.

Supriano juga meminta daerah memberikan perhatian pada upaya peningkatan kompetensi guru tersebut. Dalam waktu dekat juga dilakukan rotasi guru berbasiskan zona. Sekolah yang kekurangan guru akan mendapatkan guru yang berasal dari sekolah yang kelebihan guru.

Supriano menuturkan, para guru ini nanti akan dilatih oleh guru inti. Ada pun guru inti ini merupakan para guru berprestasi atau guru dari sekolah inti yang telah dilatih oleh instruktur pusat. Mereka akan melatih para guru di setiap zona melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

Ia melanjutkan, dengan sistem berbasis zona ini Kemdikbud tidak lagi menyiapkan modul secara umum, tetapi fokus pada permasalahan yang dihadapi setiap guru dalam sebuah zona.

“Dengan berbasis zona ini masalah pendidikan semakin jelas. Misalnya, kekurangan ruang kelas, kelebihan guru, kekurangan guru, semua dapat diketahui. Sama halnya dengan pelatihan. Mungkin satu zona dengan zona lain berbeda masalahnya. Atau sama-sama Matematika tapi berbeda materinya. Kita fokus ke masalah,” terangnya.

Selanjutnya, Supriano menyebutkan, siklus pelatihan guru sekarang dikenal dengan metode yang dinamakan In dan On yang berlangsung sebanyak 82 jam dengan rincian lima kali In dan tiga kali On. “Pelatihan skema In On ini berlangsung dari tahap guru tukar pikiran hingga evaluasi perubahan kelas yang selama ini belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah tidak memiliki gambaran bagaimana kesiapan guru dalam mendidik siswa,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, dengan skema tersebut maka rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan dilaksanakan berbeda antara guru satu dan yang lain. Skema pelatihan In dan On ini akan fokus sebesar 70% pedagogik dan 30% konten. Pasalnya, skema In dan On ini fokus pada proses pembelajaran bukan materi.

Skema ini akan mulai dijalankan oleh guru SMP. Sebab, materi dan kesiapan untuk menjalankan metode In dan On baru ada pada tingkat SMP yang tersebar di 4.580 zona untuk semua mata pelajaran.

“Dengan sistem zona nanti akan ketahuan masalahnya termasuk berapa jumlah guru ada di sana. Jadi masalah semakin kecil. Ini yang diharapkan agar kabupaten/kota dan para guru melihat masalahnya. Karena dengan sistem zona masalahnya ketahuan dan lebih gampang diketaui alasan ketika ada kekurangan guru. Kalau sekolah siswanya sedikit bisa saja di-merger dengan zonasi dan ini dampaknya luar biasa. Tetapi tidak langsung instan, mungkin 3-4 tahun baru kelihatan,” ujar Supriano. (BS/FEB)

Loading...