Anggaran Pilkades Gagal Diketuk Palu

by -

METROPOLITAN – Pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabu­paten Bogor tinggal tiga bulan lagi. Ratusan desa penyeleng­gara pesta demokrasi ini sudah membentuk panitia hingga melakukan bimbingan teknis. Namun sayang, anggaran pilka­des yang mencapai Rp32 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabu­paten Bogor itu hingga kini belum diketuk palu.

Jauh-jauh hari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah mengumumkan bahwa anggaran pilkades akan dima­sukkan ke perubahan APBD 2019. Semula rapat paripurna penetapan Raperda APBD-Perubahan yang meloloskan anggaran pilkades sudah di­jadwalkan Selasa (6/8), namun nyatanya tidak terealisasi.

Hal itu membuat Kepala Di­nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Deni Ardiana harap-harap cemas. Sebab tanpa ketuk palu, anggaran pilkades tak bisa digunakan. “Kemarin sudah melalui KUA-Perubahan, RKPD juga sudah lewat, seka­rang tinggal menunggu ketuk palu saja. Mudah-mudahan sih tidak gagal ya. Karena kita selaku leading sektor masih berusaha menyiapkan segala­nya,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Proses penganggaran yang masih panjang ini digunakan Deni dan instansi yang dipim­pinnya untuk menyiapkan pedoman dan tata tertib pilka­des serentak 2019. “Kami sedang menyusun pedoman tata tertib. Minggu depan akan disosiali­sasikan kepada kecamatan lagi serta evaluasi,” terangnya.

Sedangkan untuk tingkat desa, saat ini sedang dalam tahapan menyusun jadwal ta­hapan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat bersama-sama kepala desa dan Badan Permusyawa­ratan Desa (BPD). “Nantinya RAB akan diberikan ke keca­matan dan diverifikasi serta direkomendasikan camat,” imbuhnya.

Deni menjelaskan, anggaran pilkades tidak dimasukkan ke APBD 2019 lantaran awalnya pilkades serentak bakal digelar 2020. Namun setelah ada per­kembangan dari Asosiasi Pe­merintah Desa Seluruh Indo­nesia (Apdesi), akhirnya dipu­tuskan untuk dimajukan ke 2019. “Ketika kita ingin men­gusulkan anggaran, ternyata sudah lewat waktunya sehing­ga tidak bisa dianggarkan di APBD murni,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meya­kini publik bahwa agenda pil­kades akan berjalan sesuai rencana pada 3 November nanti. Iwan menjelaskan taha­pan penetapan APBD-Peru­bahan diawali perubahan Rencana Kerja Perangkat Dae­rah (RKPD). Dimulai dari Peny­usunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah (Perkada) ten­tang Pembentukan Tim Peny­usun RKPD Perubahan yang sudah dilalui. “Setelah Perkada RKPD Perubahan ditetapkan, nantinya akan masuk ke taha­pan KUA PPAS Perubahan,” terangnya. (cr2/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *