Bahaya! Tahu Bulat Digoreng Dadakan Mematikan

by -63.5K views

METROPOLITAN – Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Bogor. Jajanan tahu bulat yang biasa dijual ke masyarakat itu terindikasi mengandung boraks. Hal itu terungkap saat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor melakukan sidak ke Pasar Ciawi pada Kamis (8/9).

Setidaknya ada tiga dari em­pat jenis makanan yang diuji sampel Disperdagin bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Polres Bogor yang mengandung boraks. Yakni tahu, mi kuning serta cilok. Hasil lab itu dikelu­arkan Dinkes Kabupaten Bo­gor.

“Hasil uji ini merupakan tahap awal dari pengawasan, mengingat banyak jenis-jenis makanan yang beredar di ma­syarakat,” kata Kepala Disper­dagin Kabupaten Bogor Nu­radi kepada Metropolitan, kemarin.

Ia menjelaskan, nantinya makanan yang sudah diuji lab itu akan kembali diuji di Balai Besar Industri Argo (BBIA) yang ada di Kota Bogor. Tujuannya untuk mengetahui lebih dalam kandungan apa saja yang ada di dalamnya.

“Sejauh ini kami belum bisa menghalau pere­daran makanan yang mengandung boraks di pasar. Karena kita harus melakukan sosialisasi dahulu kepada me­reka (penjual, red). Kemudian itu memang makanannya tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),” ucapnya.

Makanan yang diindikasi mengandung boraks memang mayoritas berasal dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) atau produk rumahan, se­hingga Disperdagin sendiri sulit melacak keberadaannya. Untuk itu, pihaknya tidak mau mengambil keputusan sepihak dan mematikan produk-produk IKM.

“Bisa saja kan itu pro­duknya dari luar daerah. Kita juga tidak bisa memanggil penjual karena dia hanya di­titipkan barang saja,” imbuh mantan setwan Kabupaten Bogor itu.

Nuradi juga menjelaskan bahwa nantinya untuk tindak lanjut penelusuran akan di­serahkan kepada pihak ber­wajib, dalam hal ini Polres Bogor. Sedangkan untuk Dis­perdagin sendiri hanya sam­pai batas sosialisasi kepada para pedagang, pembeli dan juga akan melakukan peme­taan terhadap peredaran ma­kanan tersebut.

“Untuk pen­indakan itu ranahnya polres ya, kita hanya menyampaikan saja temuan kita dan nanti tindak lanjutnya dari polres,” tandasnya.

Sementara itu, di Indonesia penambahan boraks pada makanan sudah dilarang. Me­ski begitu, masih dapat dijum­pai makanan yang mengandung boraks di pasaran. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Ma­syarakat Dinkes Kabupaten Bogor dr Dede Agung, fungsi utama dari boraks itu adalah membuat campuran detergen, glasir enamel gigi buatan, plas­tik, antiseptik, pembasmi se­rangga, salep kulit dan pengawet kayu.

Tetapi penggunaan boraks memang sering disalahguna­kan di Indonesia, yaitu untuk dijadikan bahan pengawet makanan. Dr Dede menjabar­kan bahwa bahaya yang akan diterima tubuh manusia dalam jangka waktu dekat jika men­gonsumsi boraks adalah de­mam, mual, sakit tenggorokan dan diare.

“Jangka panjang bisa mem­buat kerusakan hati, ginjal, bahkan beberapa literatur bisa memicu kanker saluran cerna. Pastinya akan menyebab­kan kematian. Jika mengon­sumsi secara terus-menerus juga dapat mengganggu fung­si syaraf, baik motorik maupun sensorik,” katanya.

Dr Dede melanjutkan, sejauh ini belum ada alat di dunia kedokteran untuk mengecek kadar kandungan boraks mau­pun zat kimia lainnya dalam tubuh manusia. Sehingga me­mang untuk pengobatannya sendiri belum ada. “Sejauh ini memang kita hanya bisa mengimbau agar masyarakat mengetahui bahaya dari boraks, karena pengobatannya sen­diri memang belum ada,” ujar­nya.

Melihat fenomena makanan yang mendandung boraks, Wakil Dewan Perwakilan Ra­kyat Daerah (DPRD) Kabupa­ten Bogor M Rizky menilai bahwa hal tersebut memang sudah ada sejak lama. Karena itu, dirinya sudah mengajukan untuk pembentukan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) yang tugasnya memonitoring, me­nyaring dan mengevaluasi setiap komoditas yang beredar di pasaran.

“Ini baru mau ter­laksana di tahun depan, itu mau ada UPT di Dinas Keta­hanan Pangan,” tuturnya.

Nantinya UPT tersebut yang akan bertugas menindaklanj­uti semua temuan yang ada. Sebab, lanjut Rizky, hingga kini Disperdagin maupun PD Pasar Tohaga selaku peng­elola tidak memiliki wewenang menindak peredaran makanan yang beredar di pasaran.

“Jangan sampai kita mengo­reksi atau sidak hanya saat jelang hari besar saja, karena mereka tetap beredar di luar hari besar juga,” ucapnya.

Politisi Gerindra itu menam­bahkan, nantinya UPT yang ada di bawah naungan DKP tersebut akan memiliki lab sendiri, data dan fakta agar bisa menindak peredaran ma­kanan berbahaya. “Harapan saya, UPT itu harus segera dioperasionalkan agar pengen­dalian komoditas yang mengandung zat berbahaya dapat dikendalikan,” ujar Rizky.

Sebelumnya, keberadaan pabrik boraks di Kabupaten Bogor pernah diungkap jajaran Polsek Cigudeg pada 2017. Dalam peninjauan ke lokasi, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa tujuh kuintal kedelai siap giling, satu karung boraks dan 12 kotak kayu berisi tahu jadi.

Seorang pembuat tahu boraks, SP (50), mengaku pihaknya sudah beroperasi selama 2,5 tahun. Setiap harinya SP dapat mengolah tujuh kuintal kede­lai dicampur dua kilogram boraks dan menghasilkan ratusan tahu. “Tahu diperju­albelikan di wilayah Cigudeg, Cibungbulang dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor,” singkatnya. (cr2/c/rez/run)