Bima Arya: Yang Mengusulkan Bogor Raya Bukan Saya

by -1.3K views

METROPOLITAN – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku sudah bosan angkat bicara mengenai wacana perluasan wilayah yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, hingga pembentukan Provinsi Bogor Raya, yang disuarakan pemkot bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Menurutnya, penyampaian pendapat dan opini mengenai dua wacana tersebut adalah hal wajar, selama prosesnya dilakukan dengan matang tanpa menabrak aturan. Meski begitu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menilai kedua wacana tersebut bukanlah prioritas yang mesti diperde­batkan.

”Sudah saya sampaikan, as­pirasi boleh saja. Berkali-kali saya sudah sampaikan ini, kalau perlu jangan ditanya lagi. Ini yang kedelapan kali saya jawab soal dua wacana ini,” katanya usai menghadiri acara pramuka di Stadion Pa­kansari, Kabupaten Bogor, kemarin.

Emil menilai pembentukan Provinsi Bogor Raya bukanlah solusi konkret untuk mening­katkan pelayanan. Pemben­tukan provinsi baru juga dini­lai dapat memengaruhi penda­patan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jabar dari pemerintah pusat.

”Urgensi pemekaran itu ada pada Daerah Tingkat II. Kalau Daerah Tingkat II-nya banyak, DAU dari pusat juga banyak. Jabar dengan Jawa Timur (Ja­tim) perbedaan DAU-nya mencapai Rp15 triliun. Ka­rena Jatim ada 38 daerah, Jabar hanya 27. Padahal pen­duduk kita lebih banyak,” jelasnya.

Orang nomor satu di Tanah Legenda tersebut berkomen­tar, pada hakikatnya urgensi pemekaran lebih diprioritas­kan untuk Daerah Tingkat II, yakni kota maupun kabupaten. “Memekarkan jadi provinsi bukan urgensi. Urgensinya perbanyakan Daerah Tingkat II atau desa-desa dimekarkan sehingga pelayanan publik bisa lebih dekat,” bebernya.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Su­giarto menilai bahwa isu pem­bentukan Provinsi Pakuan Bhagakasi itu sudah menda­patkan respons yang sangat luar biasa dari berbagai pihak. Sehingga saat ini Kota Bogor memiliki berbagai opsi yang dinilai dari pemekaran wi­layah, pembentukan provinsi, bergabung dengan Jakarta atau hanya mekanisme koordi­nasi.

“Saat ini sedang dikaji oleh tim pemerintahan (tapem) bekerja sama dengan IPB. Jadi menurut saya, semua wa­cana ini bagus. Tapi mari kita tunggu kajian yang sekarang sedang dilakukan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa memang rencana-rencana terkait ke­wilayahan itu tidak bisa dise­gerakan. Tetapi jika melihat dengan wacana pemindahan ibu kota, ia optimis pengkajian batas wilayah bisa diselesaikan seiring berjalannya waktu. Namun Bima juga mengaku tidak pernah mengusulkan pembentukan Bogor Raya. Politisi PAN itu berkilah hanya menampung wacana yang berkembang di masyarakat saja, tetapi ia mengamini ba­hwa semua itu harus dikaji.

“Sekarang ini PAD hampir Rp1 triliun, 60 persen itu dari PBB dan BPHTB. Dalam be­berapa waktu ke depan, jika luas wilayah tetap maka akan jenuh dan BPHTB akan ber­kurang. Jadi saya sebagai wali kota harus berpikir ba­gaimana nanti pembangunan setelah saya,” lanjutnya.

Ia menjanjikan bahwa semua kajian itu akan rampung pada akhir tahun dan akan diang­garkan di APBD karena ia su­dah berkoordinasi dengan rektor IPB yang sudah meny­etujui.

“Semua harus sesuai proses dan prosedur. Ada undang-undangnya, harus memenuhi syarat administratif, teknis dan dukungan politik yang berlan­daskan kajian yang dilakukan tim independen,” pungkasnya. (cr2/c/mam/run)

Loading...