Bolak-balik Rombak Pejabat

by -57 views

METROPOLITAN – Delapan bulan menjabat bupati Bogor, Ade Yasin kembali merombak susunan anak buahnya. Jika bulan lalu jabatan Eselon IV yang diutak-atik, kali ini gili­ran pejabat Eselon III dan IV yang dirombak orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu. Sejak dilantik 30 Desember 2018, kepemimpinan Ade Yasin dan wakilnya, Iwan Se­tiawan, sudah bolak-balik melakukan perombakan ja­batan. Mulai dari Eselon II, III dan IV hingga mengganti posisi sekretaris daerah (sek­da) yang keburu pensiun.

Data yang dihimpun Met­ropolitan, tercatat sudah lima kali perombakan dilakukan. Terhitung sejak 18 Januari hingga terakhir 14 Agustus. Sebanyak 103 Aparatur Sipil Negara (ASN) dirotasi, meli­puti dua direktur RSUD Ci­leungsi dan Cibinong, 37 Eselon III dan 63 Eselon IV. (lihat grafis)

Bupati Bogor Ade Yasin men­gatakan, perombakan itu sengaja dilakukan untuk mem­benahi sistem birokrasi. Nama-nama pejabat yang dirombak merupakan hasil penilaian dari tim penilai. ”Ini bukan reward ataupun punishment, tetapi untuk melakukan pem­benahan menuju Kabupaten Bogor lebih baik,” katanya di acara pelantikan yang ber­langsung di Gedung Serba­guna 1 Sekretariat Daerah (Setda), kemarin.

Ia meyakini dengan perom­bakan ini Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor dapat melakukan percepatan pembangunan. “Terutama pelayanan masyarakat yang memang menjadi alasan ut­ama Ade Yasin merotasi mu­tasi pejabat yang ada,” ujarnya.

Menurut Ade Yasin yang mejabat ketua DPW PPP Jawa Barat, perombakan akan dila­kukan kembali untuk tingkat Eselon III dan IV pada pekan depan. Namun, ia tak me­rinci jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan. ”Ini masih sedikit, masih ada lagi nanti. Karena dari 18.000 PNS, ma­sih baru sedikit yang kita ro­tasi mutasi. Bertahap lah ya,” ungkapnya.

Dengan adanya rotasi mu­tasi yang dilakukan, AY ber­harap nantinya para pejabat yang sudah dilantik dan di­ambil sumpahnya mampu mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat. ”Yang memang kami butuhkan ada­lah sebuah teamwork yang bisa bekerja cepat. Ya ini wa­jar lah, dalam satu pemerin­tahan kan saya juga belum pernah rotasi mutasi,” lanjut­nya.

Terkait jabatan strategis se­perti sekretaris dinas, pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kepala bidang dan kepala seksi yang akan lebih berkutat dengan anggaran dan menjalankan sebuah program, politisi PPP itu mengingatkan bahwa di bawah kepemimpi­nannya komunikasi harus dijunjung tinggi. Hal itu agar program yang ada dapat ber­jalan baik dan jika memang ada kekurangan bisa diinfor­masikan agar ada evaluasi. ”Jadi kita sudah menghapu­skan pola lama yang ini sudah jadi biasa. Ini sudah biasa, yang kalau biasa tapi tidak bermanfaat untuk apa,” pung­kasnya.

Dari 103 pejabat yang dilan­tik hari ini, ada beberapa nama yang menduduki jaba­tan strategis dan perlu peng­awasan khusus, seperti direk­tur RSUD Cileungsi yang diisi drg Wiwik Wahyuningsih, direktur RSUD Cibinong diisi Wahyu Eko Widiharso, sekretaris Dinas Pemberday­aan Masyarakat dan Desa (DPMD) diisi Andri Henrya­na, sekretaris Badan Pengelo­laan Pendapatan Daerah (Bappenda) diisi Arif Rahman, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diisi Teuku Mulya, Sekretaris Badan Perenca­naan Pembangunan Peneli­tian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) diisi Dadang Sofyan Iskandar dan Kepala Bagian Program dan Pengen­dalian Pembangunan Setda yang diisi Ajat Rochmat Jat­nika.

Lalu apa kata pengamat soal perombakan yang dila­kukan Ade Yasin? Pakar Hukum dan Tata Negara, R Mihradi, menilai perombakan tidak bisa menjamin akan terwu­judnya percepatan pembangu­nan. Seharusnya, menurut Mihradi, rotasi dan mutasi yang dilakukan diiringi keter­bukaan publik atas dasar dilakukannya rotasi dan mu­tasi. “Saya melihat seharusnya dijelaskan dulu pemetaannya oleh beliau ya. Karena jika hanya rotasi mutasi tanpa sebab, maka ini hanya akan menjadi kebijakan politik saja,” katanya kepada Metro­politan.

Mihradi mengaku selama lima tahun belakangan ini Kabupaten Bogor berada di zona kuning, berdasarkan survei kepatuhan pelayanan kepada masyarakat yang dila­kukan Ombudsman. “Mungkin ini salah satu cara yang dila­kukan Ade Yasin untuk mem­perbaiki kejelekan itu ya. Tapi kembali lagi, perubahan yang dinyatakan Ade Yasin itu nanti yang menilai publik,” terangnya.

Dosen Universitas Pakuan itu pun menyarankan agar bupati Bogor membentuk satu unit yang bertugas menga­wasi dinas-dinas yang mem­berikan pelayanan terhadap warga. “Unit itu pula yang akan mengevaluasi, apakah nanti­nya setelah dilantik ini akan ada perubahan dari aspek infrastruktur yang bertambah, sistem yang menjadi mudah atau bahkan masuk zona hi­jau dari hasil survei Ombuds­man untuk tahun ini,” pesan­nya. (cr2/c/feb/run)