Cadangan Beras Kota Bogor Minim

by -16 views

METROPOLITAN – Kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghadapi situasi genting terkait persoalan ke­tersediaan pangan yang se­waktu-waktu bisa menimpa, rupanya masih rendah.

Terbukti, dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dimiliki Pemkot Bogor untuk 2019 hanya tujuh ton beras. Padahal dari hitung-hitungan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Bogor, pemkot seharusnya punya stok pangan beras sekitar 80 ton beras.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke­pala DKP Kota Bogor, Mocha­mad Gozali, mengatakan, tahun ini pemkot hanya menganggarkan alokasi ke­butuhan tujuh ton beras un­tuk kesiap-siagaan jika ter­jadi hal-hal yang membutu­hkan paso­kan ca­dangan pangan beras. Se­perti misal­nya jika terjadi ben­cana atau peristiwa kekurangan stok pangan di Kota Hujan.

“Tahun ini sekitar tujuh ton, yang tidak kita simpan di sini, tapi kita kerja sama dengan Bulog. Jadi saat dibutuhkan, misalnya harus operasi pasar atau bencana, kita minta diturunkan. Pada 2018 saja cuma lima ton yang habis di akhir tahun terserap untuk memasok bantuan kepada korban bencana puting beli­ung di Cipaku,” katanya saat ditemui Metropoli­tan di Balai Kota Bogor, kemarin.

Idealnya, Kota Bogor seharusnya punya ca­dangan pangan beras dae­rah sekitar 80 ton. Hasil hitung-hitungan dengan luas wilayah dengan kota/kabupaten di Jawa Barat, identifikasi wilayah rawan serta jumlah penduduk. Per­soalan alokasi anggaran ditengarai jadi penyebab minimnya ketersediaan ca­dangan pangan untuk warga Kota Bogor.

Gozali enggan menyebut secara rinci, berapa yang ha­rus dikeluarkan pemkot untuk anggaran cadangan pangan ini. Meski begitu, ia memas­tikan akan ada peningkatan jumlah cadangan pangan sekitar satu hingga dua ton beras, yang dibeli dari Bulog, hasil pasokan wilayah lumbung padi, seperti Kuningan, Cianjur, Majalengka hingga Indramayu.

“Kan produksi lokal kita mah jauh sekali untuk men­cukupi kebutuhan warga Bogor, tak sampai dua hing­ga empat persen dari total kebutuhan. Makanya ‘impor’ dari daerah luar di Jabar. Yang pasti, tahun depan bakal meningkat jumlahnya, me­skipun belum tahu detail karena tahun depan kan kita akan dilebur dengan Dinas Pertanian (Distani),” ungkap pria yang juga se­kretaris DKP Kota Bogor itu.

Cadangan 2019 sendiri hingga Agustus belum terse­rap lantaran belum ada perin­tah memasok ketika keadaan genting. Cadangan pangan tak bisa serta merta dikeluar­kan jika tidak ada kejadian genting atau tahap kritis pangan. Meskipun saat ini Kota Bogor masuk klasifikasi daerah rawan pangan, tapi belum tahap kritis.

“Di kita masih ada yang na­manya bayi stunting atau sejenisnya, tapi belum tahap kritis. Obsesinya ya kita bikin lumbung pangan. Misalnya, ada warga dua hari nggak makan, bisa kita suplai. Tapi ide ini terbentur ketersediaan anggaran juga. Masih lebih bahaya ketersediaan cabai di kita mah,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku tak am­bil pusing dengan jumlah cadangan pangan beras dae­rah yang masih minim alias di bawah angka ideal. Baginya, selama ini warga Bogor jarang terjadi kekurangan pangan yang disebabkan alam, mis­alnya kekeringan atau kelang­kaan. Sehingga tak perlu me­nyimpan cadangan pangan berlebihan.

“Saya kira selama ini kita aman-aman saja ya. Belum pernah ada kasus kekering­an atau sampai kelaparan karena tidak ada bahan pangan, semua terpenuhi. Pasokan juga ada saja, saat bencana misalnya. Artinya ya belum jadi masalah yang riskan juga, namun antisi­pasi saja,” pungkas Bima. (ryn/c/yok/py)