DEEP Sebut Mayoritas Gugatan Sengketa Pileg Ditolak

by -22 views

METROPOLITAN – Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus membacakan hasil putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejauh ini, mayoritas gugatan yang masuk ke MK kandas atau tidak dikabulkan. Sidang putusan sendiri digelar MK sejak Selasa hingga Jumat (6-9/8). Informasi yang dihimpun, dalam sidang hari pertama, hanya tiga dari 67 gugatan yang dikabulkan. Sementara di hari kedua, sebanyak 64 gugatan kandas dari 67 perkara yang dibacakan putusan atau ketetapannya.

Penyebab kandasnya gugatan-gugatan yang masuk sangat bervariasi. Seperti dalil-dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum, tidak memenuhi syarat formal, tidak jelas atau kabur, serta pemohon tidak konsisten dalam mengajukan permohonan. Ada juga yang kelewatan meminta MK mengambil kewenangan lembaga penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi calon hingga tidak ada laporan ke Bawaslu ihwal keberatan saat rekapitulasi.

“Iya, kebanyakan ditolak. Sejauh ini dari 340 pengajuan permohonan, hanya 80 yang dismissal. Artinya cuma 80 perkara yang memenuhi persyaratan dan bukti untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Dan dari 80 perkara tersebut, hanya lima yang dikabulkan gugatannya. Sehingga 75 perkara ditolak MK,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEPP) Yusfitriadi.

Meski masih ada pembacaan putusan hingga Jumat (9/9), dirinya memprediksi kecil kemungkinan gugatan yang dikabulkan bergeser signifikan. Mayoritas gugatan tidak cukup bukti yang memengaruhi hasil suara dan ada juga yang hanya menyampaikan bukti namun lebih ke proses, bukan pada hasil suara. “Paling nambah yang dikabulkan hanya satu atau dua perkara saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menilai putusan MK secara otomatis menepis tuduhan dari pemohon terhadap lembaganya. Pasalnya, penggugat kerap mendalilkan jajaran KPU sebagai pelaku penggelembungan atau pergeseran suara, terutama untuk pihak terkait. “Kami yakin bahwa apa yang kami lakukan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya. (fin/run)