Dewan dari Gerindra Setuju Soal Perluasan dan Provinsi Baru

by -

METROPOLITAN – Wacana perluasan wilayah Kota Bogor dengan meminta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bo­gor, rupanya mendapatkan sinyal positif dari anggota DPRD Kota Hujan dan Bumi Tegar Beriman. Bahkan, wa­cana pembentukan Provinsi Bogor Raya direstui keduanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bo­gor, Sopian Ali Agam, men­dukung dua wacana tersebut. Politisi Partai Gerindra itu siap mengawal wacana ini. Meski begitu, semua perlu melalui kajian dan pembahasan ma­tang agar tujuan perluasan wilayah tepat sasaran. ”Kami sangat mendukung. Tapi ingat, semua harus matang dan tidak melanggar aturan yang berlaku,” katanya.

Sopian menilai wacana ini memerlukan komunikasi in­tensif dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ia tak mau bicara banyak mengenai wacana tersebut. Pihaknya menyerahkan se­penuhnya kepada Pemkot Bogor untuk membuka komu­nikasi lebih lanjut dengan Pemkab Bogor. ­

”Kita lihat nanti komuni­kasi wali kota dan bupati bagaimana. Sebab, semua ini berkaitan dengan se­muanya. Jadi, perlu ada ka­jian mendalam,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, M Rizki, mengatakan, tidak masalah jika pemekaran dan perlua­san itu demi kebaikan dan kepentingan masyarakat banyak. Jika tujuan peme­karan, perluasan hingga pembentukan Provinsi Bogor Raya bertujuan untuk ekse­lerasi pembangunan, dirinya sangat merestui.

“Kalau alasannya untuk ber­gerak cepat demi meningkat­kan daya beli masyarakat, saya setuju. Tapi, kalau untuk ke­pentingan jabatan saya sang­at tidak setuju,” tegas lelaki yang juga politisi Partai Gerindra itu. Meski begitu, Rizki mengaku jika hal terse­but baru wacana semata. Ini juga perlu dilakukan kajian yang matang dan mendalam.

“Ini semua kan baru wa­cana. Wacana ini harus di­kembangkan melalui proses kajian dan analisa yang jelas. Jadi, tujuan yang hendak dicapainya jelas. Kalau se­perti itu, saya setuju. Asalkan demi kepentingan masyara­kat, baik pelayanan, daya beli, pemerataan pembangu­nan. Kalau selain itu, saya tidak setuju,” terang.

Sekadar diketahui, Wali Kota Bogor, Bima Arya, men­jelaskan, baik perluasan wi­layah hingga pembentukan provinsi baru semata-mata demi mengantisipasi pertum­buhan penduduk dan arus urbanisasi di Bogor serta me­ningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bima menargetkan, kajian bisa se­gera rampung pada Desember tahun ini. Atau, paling lambat pada 2020.

“Setelah kajian selesai di­berikan kepada Provinsi Jawa Barat dan kepada ke­menterian. Jadi, proses ini masih panjang, apalagi ma­sih ada moratorium. Yang penting kita fokus pada ka­jiannya dulu. Semoga akhir tahun ini kajiannya beres,” pungkasnya. (ogi/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *