Kebut Buat Perda di Akhir Masa Jabatan

by -21 views
PARIPURNA: Anggota DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna meski yang mengikutinya hanya beberapa anggota dewan.

METROPOLITAN – Masa bakti anggota DPRD Kota Bogor periode 2014-2019 hari ini berakhir. Namun kinerja para wakil rakyat rupanya mendapat sorotan dari banyak pihak, mulai dari produktivitas men­ghasilkan peraturan daerah (perda) yang belum sesuai harapan hingga banyaknya rancangan perda (raperda) yang belum dibahas.

Sejak dilan­tik lima tahun lalu, para wakil rakyat di Kota Bogor tercatat baru menyelesaikan 60 perda dari 74 raperda yang masuk Program Pemben­tukan Perda (Propemperda) atau baru 81,08 persen dari pencapaian total. Sehingga ada tersisa 14 raperda yang kini belum disahkan menjadi perda dengan berbagai alasan.

Tiap tahunnya, perda yang disahkan hanya di kisaran 13-17 perda. Padahal raperda yang masuk jumlahnya selalu lebih besar dari perda yang dihasil­kan dan setiap tahunnya ada dua perda yang selalu disahkan wakil rakyat. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) dan Laporan Ke­terangan Pertanggungjawaban (LKPj). Sehingga jika ada 13 perda yang disahkan, dua di antaranya merupakan perda pokok, sedangkan sisanya ada perda yang merupakan usulan dari Pemerintah Kota Bogor.

Pada 2015, anggota DPRD Kota Bogor menghasilkan 15 perda. Lalu pada 2016 ada 14 perda yang disahkan, kemu­dian pada 2017 ada 15 perda. Sedangkan pada 2018 paling ‘produktif’, dengan 17 perda yang dihasilkan. “Tahun ini ada 13. Beberapa juga men­jadi luncuran dari tahun-tahun sebelumnya. Yang jelas ada 14 lagi yang belum selesai. Opti­mis sih, karena masih belum habis 2019-nya,” kata Sekre­taris DPRD Kota Bogor Boris Derurasman.

Sedangkan dari Propem­perda ada sembilan raperda yang belum disampaikan dan lima lagi sedang dalam pem­bahasan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sopian Ali Agam mengung­kapkan, setiap tahunnya dari sekian banyak raperda yang masuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem­perda), jumlah yang akhirnya disahkan menjadi perda sel­alu lebih kecil. Ia mengakui banyak kendala dalam proses pembuatan perda, mulai sejak penyampaian, pembahasan hingga sampai diparipurnakan.

Politisi Gerindra itu menga­kui produktivitas pencapaian pembentukan perda sebagai tugas dari legislatif belum sem­purna. Sopian mencontohkan, idealnya jika Bapemperda ada 17 raperda yang masuk, seha­rusnya bisa 17 yang akhirnya jadi perda yang diparipurnakan. “Idealnya gitu, tapi tiap tahun ada saja kendalanya sehingga ada beberapa yang diluncur­kan ke tahun berikutnya. Ada lagi alasannya pemkot belum siap, atau perda lain seperti RPJMD (Rencana Pembangu­nan Jangka Menengah Daerah, red) yang butuh proses dan waktu,” ujarnya kepada Met­ropolitan.

Selain itu, jumlah raperda yang masuk Bapemperda yang akhirnya jadi perda memang didominasi merupakan ini­siatif dari Pemerintah Kota Bogor, bukan dari DPRD Kota Bogor. Hal itu sedikitnya me­mang menjadi hal yang harus dievaluasi untuk kinerja para wakil rakyat ke depan. Se­hingga lebih produktif dari awal dalam masalah legislasi.

Sopian mengaku selama lima tahun ini inisiatif yang paling banyak dari pemerintah kota. Namun di tahun terakhirnya menjabat cukup banyak usu­lan raperda dari DPRD, se­perti Raperda Lahan Perta­nian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diluncuran dari 2018 karena belum selesai dan saat ini tengah menunggu RTRW.

Selain legislasi, anggota DPRD Kota Bogor juga mempunyai tugas mengawasi kinerja Pe­merintah Kota Bogor. Namun rupanya pengawasan yang dilakukan sepertinya tidak cukup mkasimal. Hal itu ter­bukti dari jumlah Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Sil­pa) Pemerintah Kota Bogor pada 2015 yang mencapai Rp253 miliar. Sedangkan pada 2016 kenaikan Silpa cukup tinggi, yakni Rp309 miliar.

Begitu juga pada 2017 yang bertambah menjadi Rp330 miliar. “Para anggota dewan Kota Bogor terlalu sibuk men­gurusi urusan pribadi dan golongannya ketimbang ke­pentingan masyarakat yang seharusnya menjadi kewajiban mereka,” kata Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Besarnya Silpa setiap tahun­nya bukan hanya dari efisien­si yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Namun ada bebe­rapa program yang tidak te­realisasi dan peranan dewan, lanjut Uchok, seharusnya ada untuk mengawal segala program yang sebelumnya telah diran­cang dan disepakati bersama. Sebab, nantinya setiap program Pemerintah Kota Bogor akan dinikmati masyarakatnya.

Selain itu, kegagalan Pemerin­tah Kota Bogor dalam melaks­anakan pelayanan publik serta menyerap anggaran, menurut Uchok, merupakan kegagalan anggota dewan. Sebab, salah satu kinerja dewan dalam melakukan pengawasan tidak terlaksana dengan baik. “Tidak hanya Pemerintah Kota Bogor yang selalu disa­lahkan ketika pelayanan publik tidak maksimal. Seharusnya dewan pun ikut bersalah ka­rena tugas controlling-nya tidak ada di situ,” papar Uchok.

Sementara itu, Wali Kota Bo­gor Bima Arya Sugiarto menga­ku tidak bisa menilai dan me­nyimpulkan sembarangan mengenai kinerja DPRD Kota Bogor periode 2014-2019. Namun, menurutnya, secara garis besar kinerja DPRD lumayan baik. Hal itu lantaran Pemerin­tah Kota Bogor mencetak hatt­rick mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecua­lian (WTP) dari Badan Peme­riksa Keuangan (BPK). Predikat yang diberikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

”Kita kan berhasil meraih WTP tiga kali secara berturut-turut, ini semua kan berkat kerja keras kita semua,” ungkapnya. (ryn/ogi/c/mam/run)