KPU: Mangkir LHKPN, Anggota DPRD Tak Dilantik

by -31 views

METROPOLITAN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi mewanti wanti agar anggota DPRD Terpilih segera melaporkan harta kekayaannya. Bila tidak, maka yang bersangkutan tak akan dilantik menjadi anggota DPRD periode 2019-2024.

“Mereka tidak akan dilantik karena masih belum menyerahkan LHKPN,”ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Agung Dugaswara

Menurutnya, ada belasan anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2019-2024 terancam tidak dikukuhkan dalam pelantikan mendatang. Karena yang bersangkutan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami telah lama mengingatkan agar calon legislatif terpilih untuk segera melaporkan LHKPN. Sebab, laporan tersebut menjadi salah satu syarat terakhir, terutama bagi caleg terpilih.

“Sebenarnya, kami  sudah jauh jauh hari mengingatkan agar mereka  untuk segera melengkapi persyaratan, terutama mengenai LHKPN. Tapi ada sebagian yang belum juga menyerahkannya,” ujarnya.

Di lain hal, dia membenarkan penetapan calon legislatif terpilih mengalami keterlambatan seiring adanya  gugatan dari peserta pemilih terkait PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena adanya gugatan, makanya penetapan calon terpilihnya terlambat. Dan penetapan dapat dilakukan usai gugatan MK ditolak,” katanya.

Sri mengatakan dari tiga puluh lima caleg hampir enam puluh persen wajah baru. Mereka terpilih di tiga daerah pemilihan. “Kami menetapkan dan tidak ada keberatan dari para saksi parpol saat rapat penetapan” katanya.

Sementara itu, Partai Gerindra dan Golkar menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Sukabumi. Kedua partai tersebut sama sama meraih enam kursi. Sementara Partai Demokrat dan PKS meraih lima kursi. Sedangkan PDI Perjuangan hanya meraih empat kursi.

“Adapun Partai Nasdem dan PAN meriah suara tiga kursi. Disusul  PPP hanya meraih dua kursi dan Hanura satu kursi. Sementara PKB, PBB, dan PKPI tidak meraih satu kursi pun,” katanya. (pr/feb)