Lagi, Bogor Usul Provinsi Baru

by -937 views

METROPOLITAN – Wacana perluasan wilayah Kota Bogor belakangan ini sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Setelah sukses dengan wa­cana tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya kembali meng­gaungkan wacana baru lanjutan dari perluasan wilayah Kota Hujan.

Provinsi Bogor Raya. Itulah wa­cana pembangunan wilayah yang digaungkan pria kelahiran 17 Desember 1972 itu. Meski begitu, menurut Bima, per­luasan wilayah merupakan langkah untuk mengantisi­pasi perkembangan penduduk Kota Bogor yang setiap tahun mengalami peningkatan.

”Banyak berkembang, seolah-olah Kota Bogor ingin mengam­bil wilayah Kabupaten Bogor. Saya tidak mau ini salah untuk dipahami masyarakat. Intinya adalah Kota Bogor harus bisa mengantisipasi perkembangan penduduk untuk meningkat­kan pelayanan,” katanya.

Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk serta memperbaiki perlayanan bagi masyarakat, jelas Bima, terdapat tiga opsi penting yang mesti dilakukan. Pertama, dengan cara perluasan. Kedua, memperbaiki koordinasi pe­layanan dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan Kota Bogor. Terakhir, merumuskan provinsi baru.

Untuk provinsi baru, sambung Bima, hal tersebut merupakan wacana lama sejak 2012. Pro­vinsi baru tersebut terdiri dari sejumlah kota dan kabupaten yang berlokasi tidak jauh dari Kota Bogor, yang terdiri dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Depok.

”Kita persempit teritorialnya dengan membentuk provinsi baru. Ide ini sudah lama sejak 2012 lalu, namanya Provinsi Bogor Raya. Pembahasan ini juga kita bawa ke bupati Bogor. Bahkan bupati Bogor juga mengingatkan saya akan wa­cana lama ini,” akunya.

Secara umum tidak ada kri­teria khusus untuk provinsi Bogor baru tersebut. ”Tidak ada kategori khusus untuk wilayahnya. Cuma kelima dae­rah ini memang strategis po­sisinya. Ini adalah opsi yang saat ini sedang didalami untuk kita komunikasikan,” tuturnya.

Meski begitu, Bima belum membuka obrolan dengan daerah lainnya, kecuali Kabu­paten Bogor. ”Untuk daerah lain belum kita obrolkan. Saya hanya ngobrol intens dengan bupati Bogor saat dalam ke­giatan bersama. Kita juga sem­pat membahas soal perluasan wilayah Kota Bogor, bahkan saya juga sempat mengkaji­nya bersama bupati,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupa­ten Bogor M Rizki membenar­kan adanya wacana tersebut. Ia juga merasa heran dengan maraknya wacana pengajuan pemekaran.

“Betul, hari ini sepertinya lagi musim mekar-memekarkan wilayah. Sudah kemarin Bogor Timur, Barat, perluasan wilayah Kota Bogor, sekarang muncul Provinsi Bo­gor Raya,” katanya.

Jika tujuan pemekaran, per­luasan hingga pembentukan provinsi Bogor baru bertujuan mengakselerasi pembangunan, ia mengaku sangat merestuinya.

“Kalau alasannya untuk ber­gerak cepat, untuk meningkat­kan daya beli masyarakat, saya setuju. Tapi kalau untuk ke­pentingan jabatan semata, saya sangat tidak setuju,” ucapnya.

Meski begitu, Rizki mengaku hal tersebut baru wacana se­mata. Hal itu juga perlu dila­kukan kajian yang matang dan mendalam.

“Ini semua kan baru wacana. Wacana ini ha­rus dikembangankan melalui proses kajian, analisa yang jelas. Sehingga tujuan yang hendak dicapainya jelas. Kalau seperti itu tentu saya sangat setuju, asalkan alasannya demi kepentingan masyarakat, baik pelayanan, daya beli, pe­merataan pembangunan. Kalau selain itu, saya sangat tidak setuju,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapuspen Kemendagri Bah­tiar menuturkan, pemerintah saat ini masih memberlakukan moratorium pemekaran dalam batas waktu yang tidak diten­tukan. ”Kebijakan pemerintah tentang pemekaran itu masih moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

Bahtiar menjelaskan saat ini ada moratorium di 314 daerah. Moratorium itu sudah diberlakukan sejak 2014. ”Ya sejak 2014 tidak ada, morato­rium sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Bahtiar. (dtk/ogi/c/rez/run)