Mati Suri sang Bus Kota

by -40 views

METROPOLITAN – Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) mulanya didirikan untuk meningkatkan pelayanan sistem transportasi berbasis bus dengan ketepatan waktu, kenyamanan dan terjangkau. Namun setelah 12 tahun beroperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor itu kini sedang di ujung tanduk dan terancam bubar.

Faktanya, sejak didirikan pada 3 Juni 2007, berbagai persoalan menghantui ma­najemen perusahaan. Mulai dari kerugian finansial, keti­dakmampuan perusahaan mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai problem tunggakan gaji pe­gawai yang sempat beberapa kali diutarakan lewat aksi demonstrasi di Balai Kota Bogor, beberapa tahun lalu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai kuasa pemegang modal merasa perlu melakukan kajian khusus dan audit oleh konsultan pihak ketiga, untuk menentukan masa depan pe­rusahaan yang kini dikomandoi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDJT, Endang Suherman.

Kajian itu masih digodok. Be­berapa opsi pun muncul. Mu­lai dari tetap menjadi BUMD atau berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau malah dibubarkan lanta­ran tidak maksimal sesuai tu­juan awal pembentukan.

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejah­teraan Rakyat pada Sekreta­riat Daerah (Setda) Kota Bo­gor, Dody Ahdiat, mengatakan, pemkot masih menunggu rekomendasi hasil kajian dari pihak ketiga soal status PDJT ke depannya. Beberapa opsi muncul yakni tetap jadi BUMD, restrukturisasi jadi BLUD atau bubar. Hasil kajian yang diketahui dikerjakan konsultan Universitas Indo­nesia itu akan menjadi dasar ‘mau dibawa ke mana’ PDJT.

“Kita masih menunggu re­komendasi kajian PDJT ke depannya oleh pihak ketiga, ahlinya dari konsultan, apakah tetap dilanjut atau dibubarkan,” katanya kepada awak media di Mako Polresta Bogor Kota, kemarin.

Mantan kepala Dinas Ke­pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor itu menambahkan, semua opsi masih terbuka. Jika nanti­nya rekomendasi menyatakan bisa dilanjut, tentu bakal ada tindak lanjut agar roda peru­sahaan berjalan sesuai hara­pan. “Kalau lanjut, ya kita harus apa nih? Lalu kalau sebaliknya juga kita harus bagaimana. Makanya kita lihat dulu kajiannya,” ucapnya.

Sehingga, sambung dia, ja­batan dirut PDJT yang diem­ban Plt Endang Suherman bakal diperpanjang sembari menunggu hasil kajian.

Sebelumnya, ia sempat me­nyebut bahwa seleksi untuk jabatan petinggi PDJT bakal diproses pada Agustus, seiring sejalan dengan kajian yang belum rampung.

“Pansel (pa­nitia seleksi, red) juga belum, kita putuskan perpanjang ja­batan dirut-nya. Belum akan seleksi karena menunggu re­komendasi kajian status peru­sahaan. Setelah itu ada hasil, baru kita tentukan untuk jaba­tan itu seperti apa skemanya. Masih belum, (jabatan) Pak Endang kita perpanjang lagi,” terang pria yang juga ketua Persatuan Angkat Besi Bina­raga Seluruh Indonesia (PABB­SI) Kota Bogor itu.

Dody mengakui kinerja PDJT hingga kini masih letoy dan tidak sesuai harapan, meski­pun operasional masih jalan seadanya. ”Tidak sesuai ha­rapan kami sebagai kuasa pemegang modal bahwa transportasi di Kota Bogor harus di-backup PDJT lah. Tapi harapan itu belum sam­pai, baru bisa menghidupi internal saja. Masih digodok dan kajian pihak ketiga seka­ligus audit,” ujarnya.

Isu terancam bubarnya PDJT itu pun mengundang reaksi berbagai pihak. Salah satunya Ketua DPC Organisasi Angku­tan Darat (Organda) Kota Bo­gor, Moch Ischak. Ia berpenda­pat hingga kini roda operasio­nal PDJT jauh dari target se­mula. Bahkan bisa dibilang mati suri lantaran minimnya kontribusi perusahaan terhadap PAD Kota Bogor.

Namun jika harus dibubar­kan, tentu harus melihat ‘ke bawah’ dampak yang akan ditimbulkan. Seperti nasib gaji pegawai hingga urusan armada dan sarana-prasara­na yang juga harus dirawat. “Selama ini juga kan belum maksimal, jauh dari kata me­muaskan. Rugi terus, urusan pegawai juga nggak keurus. Kalau ada kajian untuk dibu­barkan, ya sebaiknya dibu­barkan saja,” tegasnya.

Sekadar diketahui, upaya ‘pembubaran’ PDJT itu pernah mencuat media pada 2017. Saat itu, operator bus rapid transit itu belum membayar gaji pegawai selama empat bulan. Usulan likuidasi atau pembubaran pernah disampaikan kepada Bima Arya agar segala persoa­lan terkait finansial perusa­haan bisa teratasi. Dua tahun berselang, wacana itu kem­bali muncul. (ryn/c/yok/py)

Loading...