Mendagri Abaikan Usulan Pemekaran

by -322 views

METROPOLITAN –  Usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya rasanya sulit direalisasikan. Meski saat ini kajian usulan tersebut tengah dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, namun wacana itu langsung dimentahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih dimoratorium. Kare­nanya, usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya belum akan ditindaklanjuti. ”Pembentukan Bogor Raya itu wacana. Jangan bikin dulu,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi wacana Provinsi Bogor Raya.

Tjahjo mengungkapkan, hingga kini setidaknya ada sekitar 314 usulan DOB. ”Dengan jumlah yang begitu besar, saya bertanggung jawab. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, ter­masuk Bapak Wapres (wakil presiden, red) sebagai ketua Dewan Otonomi Daerah, un­tuk ditunda dulu,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pemerintah fokus terhadap pemerataan pembangunan di 514 kabu­paten dan kota serta 34 pro­vinsi. Demikian halnya hara­pan Tjahjo kepada para ke­pala daerah. ”Sekarang diop­timalkan dulu. Infrastruktur­nya, semua bidang kesejahte­raan,” tegas Tjahjo.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut kajian pembentukan Provinsi Bogor Raya akan tuntas akhir tahun ini. Kajian itu dilakukan tim khusus yang dibentuk Ba­dan Perencanaan Pembangu­nan Daerah (Bappeda) Kota Bogor. ”Yang penting kajiannya dulu. Akhir tahun ini kajiannya rampung,” ujar Bima.

Kajian tersebut, lanjut Bima, nantinya akan diteruskan ke­pada Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat (Jabar). Dalam kajian itu Bima me­nyebut ada tiga opsi, yaitu perluasan wilayah, pemben­tukan Provinsi Bogor Raya dan memaksimalkan koordinasi antarwilayah.

Namun, Bima mengaku men­dengar Bupati Bogor Ade Yasin lebih setuju dengan pemben­tukan provinsi. ”Seperti di Kuningan ada Kunci Bersama itu. Kuningan, Cirebon, Brebes, itu kunci bersama,” jelasnya.

Wacana pembentukan Pro­vinsi Bogor Raya disambut Bupati Bogor Ade Yasin. Ia menegaskan segera mengge­lar pembicaraan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, sebagai kepala daerah yang meneruskan rancangan bu­pati sebelumnya yaitu Rachmat Yasin.

”Kita akan mengkaji bersama agar arahnya jelas, apakah jadi provinsi atau ke mana arahnya. Intinya kita akan bi­cara dulu ya, kita coba saja dulu,” katanya kepada Metro­politan di Gedung Tegar Be­riman, Cibinong, kemarin.

Politi PPP itu juga mengaku pembicaraan yang akan dihe­latnya tidak akan ada sing­gungan terkait rencana Kota Bogor yang akan mencaplok enam wilayah Bumi Tegar Be­riman. ”Untuk pembicaraan provinsi, yes. Kalau pencaplo­kan, no,” tegasnya sambil ter­senyum.

Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Ef­fendi menyebut kota yang dipimpinnya lebih cocok ma­suk Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Men­urutnya, sebagian besar war­ga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

Pria yang akrab disapa Pepen itu mengatakan, sekitar 60-80 persen warga Bekasi setuju bergabung dengan Jakarta. ”Kalau di jajak pendapat pas­ti 60, 70, 80 persen lah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa,” ujar Pepen.

Selain itu, Pepen menyatakan ada beberapa keidentikan an­tara Kota Bekasi dengan Ja­karta. Selain dari sisi historis, Bekasi juga memiliki kultur yang mirip Jakarta.

”Saya kan delapan keturunan di Bekasi. Dulu keresidenan Jatinegara itu, Jatinegara, Cilin­cing, Bekasi. Tahun 76, Cilin­cing-Cakung diambil menjadi Jakarta. Tahun 50-an, Bekasi itu keluar Jatinegara. Tahun 76, Cilincing-Cakung diambil, kita dapat stadion. Nah, seka­rang kita tinggal hasil peme­karan kabupaten/kota, tentu­nya punya historis budaya, sejarah,” beber Pepen.

Senada, jika diminta memi­lih, Wali Kota Depok Muhamad Idris mengaku pihaknya lebih memilih bergabung ke DKI Jakarta. “Saya tidak mengerti bahasa Sunda. Jadi jika anda tanya dari sisi bahasa, jelas saya pasti milih bahasa Jakarta. Termasuk jika disuruh memi­lih bergabung ke Provinsi Bo­gor Raya atau Provinsi Jakarta, tentunya memilih bergabung ke DKI Jakarta,” katanya.

“DKI Jakarta lebih banyak kesamaan dengan Depok dari sisi sejarah budaya,” sam­bungnya.

Terpisah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai hal ter­sebut kurang relevan bila dila­kukan atas dasar mempermu­dah pelayanan publik. ”Se­perti yang pernah saya bilang, tak relevan kalau pemekaran untuk konteks provinsi. Ka­rena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot,” ungkapnya. (cr2/c/mam/run)