Pajak Terhambat Perang Dagang

by -

JAKARTA, Jawa Pos – Eskalasi perang dagang membuat kerja pemerintah mengoleksi penerimaan negara semakin berat. Penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2019 tercatat masih Rp 810,7 triliun atau 48,6 persen dari target. Khusus penerimaan pajak, negara tercatat mengumpul kan Rp 705,6 triliun atau tumbuh 2,68 persen secara yearon-year (yoy). Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor migas tercatat Rp 35,5 triliun. Sementara itu, PPh nonmigas Rp 670,1 triliun atau tumbuh 2,9 persen (yoy). Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juli 2019 senilai Rp 241,3 triliun atau tumbuh 14,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi penerimaan perpajakan memang berkaitan erat dengan dinamika perekonomian global. Saat ini dunia usaha menghadapi harga minyak dan komoditas yang menurun. Belum lagi kinerja ekspor sulit tumbuh positif di tengah adanya perang dagang. ”Kita selalu melihat ini adalah cerminan dari kondisi ekonomi yang juga dihadapi para pengusaha dan masyarakat. Saat ini memang tekanan sedang terjadi dan kita cermati itu,” kata Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) kemarin (26/8).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, pekan lalu pasar keuangan dan perdagangan internasional cukup bergejolak. Meski Tiongkok saat ini telah menawarkan untuk menyetop perang dagang Amerika Serikat (AS), pasar masih khawatir akan ada ketegangan yang timbul ke depannya. ”Kalau ternyata Tiongkok betul-betul menaikkan tarif kepada AS, kemudian pemerintah AS membalas lagi dengan menaikkan tarif kepada Tiongkok, perdagangan kedua negara akan memburuk,” paparnya.

AS dan Tiongkok adalah dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Menurunnya kinerja perdagangan dan pasar keuangan kedua negara bakal memengaruhi konsumsi dan permintaan impor global. Jika konsumsi di masing-masing negara itu menurun, hal tersebut akan mengganggu ekspor negara-negara pemasok.

Salah satunya, Indonesia. Hal itu diperparah dengan kemungkinan adjustment kebijakan moneter di AS dan Tiongkok. Sebelumnya, Tiongkok juga melakukan devaluasi mata uangnya untuk mendongkrak ekspornya. Kebijakan tersebut turut memengaruhi pasar perdagangan dan valas global. Sementara itu, langkah Bank Indonesia (BI) memangkas BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dua kali sebesar 50 basis poin menjadi 5,50 persen diharapkan direspons perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit.

Namun, perbankan masih butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Menurut Corporate Secretary BCA Jan Hendra, pihaknya telah secara proaktif menurunkan suku bunga deposito 50 bps sampai dengan Agustus 2019. ”Tapi, untuk suku bunga kredit, BCA sedang mengkaji,” ujarnya kemarin (26/8). (rin/ken/dee/c25/oki)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *