Pemerintah Buru Dalang Kerusuhan

by -
AKSI MASSA: Setelah kantor Telkomsel dibakar, kini giliran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pro­vinsi Papua yang berada di Kota Jaya­pura dibakar massa pada Jumat (30/8) pagi.

METROPOLITAN – Setelah kantor Telkomsel dibakar, kini giliran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pro­vinsi Papua yang berada di Kota Jaya­pura dibakar massa pada Jumat (30/8) pagi.

Pembakaran tersebut terjadi pada pukul 04:00 WIT (Waktu Indonesia Ti­mur). Komisioner KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan, kondisi di Papua kian memanas dan semakin me­luas di berbagai daerah. “Ya benar, kantor KPU Papua sudah dibakar jam empat subuh tadi,” kata Adam Arisoy.

Adam mengaku belum bisa memastikan kronologi kejadian pemba­karan tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapatnya, massa yang melakukan pembakaran diduga adalah massa yang menginap di kantor gubernur Papua. ”Saya tidak tahu pasti. Massa kan sebelumnya memang meng­gelar aksi damai. Kebetulan jarak kantor gubernur dengan kantor KPU dekat,” jelasnya.­

Dampak pembakaran kantor KPU tersebut, lanjut Adam, seluruh dokumen penetapan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua hangus terbakar. ”Semua dokumen penetapan caleg DPRD Pro­vinsi Papua sudah terbakar habis,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Adam, pi­haknya sedang menelusuri apakah masih ada dokumen yang terselamatkan. Selain itu, pihaknya juga mencari tempat baru untuk melanjutkan ke­giatan administrasi. KPU Pro­vinsi Papua juga akan segera membuat laporan ke pimpinan kesekretariatan KPU RI.

”Itu langkah yang kami laku­kan. Karena yang jelas semua dokumen sudah nggak ada lagi. Kami nanti akan coba cek apakah masih ada kopi atau scan yang bisa dipakai atau semua dalam bentuk sudah habis terbakar. Sehingga biar aman semuanya,” pungkas Adam.

Sementara itu, Menteri Ko­ordinator Bidang Politik, Hu­kum dan Keamanan (Menko­polhukam) Wiranto menegas­kan tidak ada opsi referendum untuk Papua. Tuntutan refe­rendum sebelumnya muncul setelah adanya berbagai aksi yang terjadi di Papua. Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers usai mengha­diri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Wi­dodo di Istana Merdeka Ja­karta, Jumat (30/8) malam.

”Kesepakatan kita tidak bi­cara referendum, tidak bicara kemerdekaan, NKRI harga mati. Hal itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Pa­pua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia,” kata Wiranto.

Wiranto menuturkan, pemerin­tah sudah melakukan semua cara untuk meredam demon­strasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua. Selain itu, pada Jumat siang, ia juga sudah bertemu sejumlah tokoh Papua di kantor Kemen­kopolhukam, Jakarta.

”Kita sudah melakukan ber­bagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih. Tadi siang sudah temui dari tokoh masyarakat dari Papua tokoh masyarakat, para pe­muda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR,” jelasnya.

”Kita bicara apa yang terjadi di sana, tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bi­cara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan,” tambah Wiranto.

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain mantan Menteri Kemen­terian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Rawey­ai, tokoh muda Papua Samu­el Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.

”Kalau situasi menegangkan, situasi yang panas, harus bisa masuk suasana damai sehing­ga dialog bisa dilakukan. Ka­rena dialog tidak mungkin bisa dilakukan kalau rusuh. Jadi rusuh harus tenang dulu, baru bisa dialog,” ungkap Wi­ranto.

Wiranto mengaku Pre­siden Joko Widodo juga ingin langsung ke Papua. ”Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat,” pungkas Wiranto. (sua/ber/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *