Pengusaha Diperah demi PAD

by -
TINGKATKAN: Pemkot Bogor terus mendongkrak PAD Kota Bogor dengan sasaran restoran yang mulai berkembang di Kota Bogor.

METROPOLITAN – Seiring perkembangan zaman dan kekuasaan, Kota Bogor sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta kini berubah menjadi kota perdagangan, jasa dan pariwisata. Tak kurang dari 100 hingga 150 ribu wisatawan menyemut di Kota Hujan setiap akhir pekannya. Alhasil, restoran hingga gerai kopi menjamur mengikuti tren kuliner kota.

Sektor ini pun disasar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak tanggung-tanggung, Pemkot Bogor yang menargetkan angka Rp1 triliun untuk PAD 2019 secara keseluruhan itu ingin agar sektor usaha jasa restoran bisa menyetor uang pajak hingga Rp129 miliar tahun ini. Tidak kurang dari 1.480 objek pajak restoran se-Kota Bogor dipastikan bakal ’diperah’ untuk mendongkrak capaian PAD.

“Saat ini ada sekitar 1.480 objek pajak restoran yang kita targetkan bisa mengha­silkan PAD Rp129 miliar. Nah, sampai hari ini baru menca­pai Rp68 miliar. Sisanya untuk mengejar target ya kita upay­akan terus,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapen­da) Kota Bogor, An An Andri Hikmat, usai Rapat Koordi­nasi Evaluasi PAD tahun ang­garan 2019 di Grand Savero Hotel, kemarin.

Hal itu disebut menjadi fo­kus utama karena tingkat kunjungan wisatawan terhadap restoran dan gerai makanan minuman di Kota Bogor pada akhir pekan cukup pesat. Wi­satawan yang kebanyakan datang dari sekitaran Jadeta­bek, Cianjur, Sukabumi dan Bandung itu lebih sering da­tang pada pagi hari, lalu pulang pada sore atau malam hari. Mereka menyemut di berba­gai gerai kuliner khas Kota Bogor.

“Sabtu-Minggu ramai, datang pagi sorenya pulang. Mereka cari makanan di kita. Imbas ke okupansi hotel memang ada tapi kecil, paling banyak imbas dari even-even di kota. Jadi, makanan itu paling di­cari, makanya kita ingin dong­krak itu,” jelas pria yang juga ketua umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Bogor itu.

Apalagi, sambung dia, Kota Bogor memang tidak mem­punyai sektor sumber daya alam yang bisa diperas untuk mendatangkan pedapatan, sehingga sektor jasa menjadi paling utama. An An menga­kui perkembangan kuliner Kota Bogor seringkali mengik­uti tren zaman yang sedang digandrungi. Sehingga itu memengaruhi fluktuasi jum­lah objek pajak restoran di Kota Bogor.

“Hari ini buka, sebulan dua bulan bisa tutup, kalau tidak mampu bersaing. Tren juga memengaruhi, dulu usaha ayam laku, kuliner ayam se­muanya. Sekarang ramai ge­rai kopi, jualan kopi semua. Di kita ikut tren, tapi objek pajak jumlahnya selalu ting­gi karena fokus kita di usaha jasa,” terang An An.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menuturkan, hingga Juni 2019 PAD Kota Bogor sudah mencapai 57 persen, sehingga ia pede jika target Rp1 triliun bisa tercapai pada akhir tahun. Namun, Bima juga menekankan jika pemkot tidak harus sekadar berkutat untuk mencapai tar­get, tapi juga melihat potensi sektor lain yang bisa ditarik untuk menambah PAD.

Politisi PAN itu melihat ada potensi besar dari sektor pa­jak restoran dan pajak hotel serta lebih menggali sektor pajak hiburan agar lebih be­sar lagi.

“Makanya dalam rakor dibedah, mana saja yang bisa menggenjot PAD. Ter­masuk dari hotel dan restoran harus lebih bisa lagi diting­katkan. Angkanya harus di-update lagi. Strateginya (per­banyak) penyelenggaraan even di Kota Bogor, seperti pesta seni dan budaya atau even lain yang membuat orang bermalam di Kota Bogor,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan dalam rakor, sambung dia, ada tren kenaikan PAD saat even ter­tentu, sehingga semua target pajak bisa hidup seluruhnya. “Jadi bukan cuma mengejar target rutin, tapi membangun sistem agar PAD tahun ini yang untuk pertama kalinya me­nyentuh Rp1 triliun, tahun depan bisa lebih besar lagi,” tuntas suami Yane Ardian itu. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *