Provinsi Baru Bukan Solusi Warga Bogor

by -39 views

METROPOLITAN – Wacana pembentukan Provinsi Bo­gor Raya membuat banyak pihak angkat bicara. Tak terke­cuali Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah mengatakan tidak ada isu-isu soal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Namun idealnya, baik bupati maupun wali kota Bogor, lebih fokus pada wilayahnya masing-masing.

Pembentukan Provinsi Bogor Raya sebelumnya sudah pernah diwacanakan Bupati Bogor Rachmat Yasin waktu dulu. Namun yang terpenting isu utamanya. Sebab, kedua wi­layah tersebut masih memi­liki banyak permasalahan kesenjangan sosial. “Nanti setelah terbentuk Provinsi Bo­gor Raya, rebutan lagi wilayah. Kayak kemarin soal pencaplo­kan enam kecamatan. Jika terbentuk Provinsi Bogor Raya, apa yang akan diatasi nantinya?” kata Yayat Supriatna.

Daripada membahas pro­vinsi, Yayat menilai lebih baik Kota dan Kabupaten Bogor bekerja sama menyelesaikan persoalan yang rumit, seperti pola transportasi, menghidup­kan kembali TransPakuan serta menghidupkan pengelo­laan pasar. “Jadi mengatasi permasalahan bukan memba­has pembentukan Provinsi Bogor Raya. Saya rasa pemben­tukan Provinsi Bogor Raya sangat jauh dari harapan,” ujar Yayat.

Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Rizky. Ia mengaku bingung dengan pembahasan bupati Bogor yang selama ini menjadi perbincangan publik terkait pembentukan Provinsi Bogor Raya. “Terlalu jauh bupati me­mikirkan soal itu. Tapi lebih baiknya memikirkan bagai­mana masyarakat Kabupaten Bogor bisa sejahtera,’’ kata M Rizky.

Menurut Rizky, pemba­hasan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak ada dalam janji politik Ade Yasin. Namun ketika jadi bupati, malah dirinya selalu membahas pembentukan Provinsi Bogor Raya. “Lebih baik pikirkan dari sekarang, empat tahun yang akan datang, soal program Pancakarsanya. Jangan memikirkan soal pembentukan Provinsi Bogor Raya, sangat jauh,’’ ucapnya.

Sementara Ke­tua DPRD Kota Bogor semen­tara periode 2019-2024, Atang Trisnanto, menilai harusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor lebih fokus terhadap per­masalahan yang ada di tengah masyarakat ketimbang mem­bahas perluasan atau pemben­tukan provinsi baru. “Harusnya pemerintah dan kita semua, termasuk DPRD Kota Bogor, lebih baik fokus dulu kepada penanganan masalah-masalah yang dihadapi Kota Bogor sen­diri,” kata Atang.

Ia menjelaskan, permasala­han ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keber­sihan dan kemacetan adalah sejumlah permasalahan yang mestinya menjadi fokus se­muanya. ”Jadi itu yang kita selesaikan lebih utama dulu, baru kemudian kita bahas wacana berikutnya soal per­luasan wilayah dan pemben­tukan provinsi baru,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada jami­nan pasti jika kedua wacana tersebut berhasil direalisasikan. Keduanya tidak bisa menjadi solusi permasalahan yang se­lama ini dialami Kota Bogor. “Alangkah lebih baiknya jika pemerintah fokus terhadap Rencana Pembangunan Jang­ka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor ketimbang dua wacana tersebut,” pungkasnya. (ogi/mul/d/mam/run)