Sosialisasi Aturan Mepet, Peserta Pemilu Kebingungan

by -24 views

BABAKANMADANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menggelar evaluasi bersama tahapan kampanye Pemilu 2019 di Hotel Lorin Sentul, Kecamatan Babakanmadang, kemarin. Seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye, mulai dari peserta pemilu, penyelenggara, media, organisasi masyarakat, pementau hingga Pemerintah Kabupaten Bogor ikut memberi masukan untuk perbaikan pemilu ke depan.

Dari sekian banyak masukan, aturan kampanye menjadi salah satu hal yang cukup dipersoalkan. Pemahaman mengenai aturan kampanye nampaknya belum merata sehingga masih ada saja yang kebingunan. “Tadi banyak yang mempersoalkan soal lokasi pemasangan APK yang bias, jumlah hingga ukuran dan lainnya,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Abdul Haris.

Menurut dia, sosialisasi aturan kampanye pada Pemilu 2019 bisa dikatakan mepet. Hal itu terjadi karena ada perubahan aturan antara pelaksanaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Sehingga dalam prosesnya ada penyesuaian. “Sosialisasi aturan terkait kampanye itu perlu dilakukan lebih awal ke depannya, sehingga peserta pemilu tidak kebingungan dan tahu aturan yang harus dilaksanakan,” terangnya.

Selain itu, Haris merasa perlu ada keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat untuk lebih aktif melakukan pengawasan selama proses kampanye. Langkah ini dilakukan agar semakin mempersempit kemungkinan pelanggaran terjadi.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan, mengatakan, masukan yang diserap dari evaluasi ini akan diserahkan ke KPU RI secara berjenjang. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan kajian serius untuk pemilu yang akan datang.

Menurut dia, masukan paling banyak memang soal aturan kampanye yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye (APK). Sebetulnya aturan tersebut sudah jelas dan KPU hanya memfasilitasi peserta pemilu seperti pembuatan dan pemasangan APK.

“Penyelenggara sebenarnya tidak ada persoalan terkait kampanye, kerena aturannya jelas dan tidak dijalankan saja. Kami hanya memfasilitasi, sisanya soal pengawasan pelanggaran aturan itu kan di Bawaslunya,” tandas Herry. (fin/cr2/els/py)