Tunjangan Prestasi Lurah sampai Puluhan Juta

by -470 views
SERIUS: Kelurahan Ciparigi saat melakukan penilaian Lomba Kinerja Kelurahan, beberapa waktu lalu. Pemkot Bogor rencananya bakal meningkatkan kinerja kewilayahan daripada kedinasan.

METROPOLITAN – Selain wacana penambahan jumlah personel, kelurahan se-Kota Bogor dipastikan makin ’gemuk’ lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) sedang menggodok peningkatan tunjangan bagi pelayan masyarakat di wilayah. Bahkan, ’insentif prestasi’ bagi lurah-lurah bisa saja mencapai puluhan juta.

”Bukan naik jadi Rp20 juta, tapi ada tunjangan pre­stasi. Tunjangan jumlahnya sampai segitu kenapa nggak? Bisa saja seperti itu. Seman­gatnya kan ASN Berlari, ma­ka insentifnya harus mengik­uti,” terang Wali Kota Bogor, Bima Arya, kemarin. Jangan sampai, sambung Bima, lurah yang bekerja sampai Sabtu-Minggu, pendapatan tun­jangannya sama dengan lurah yang bekerja ’santai’.

“Siapa yang berlari akan mendapat ganjaran prestasi. Hal itu sampai sekarang belum jelas, sehingga kami sedang menggodok sistem tunjangan prestasi kerja disertai sistem dan parameter prestasi. In­dikatornya ya output (dari program) salah satunya, lalu jam kerja. Yang nggak mudah itu merumuskan indikator output-nya apa saja. Kajian ini sedang kita pelajari,” papar bapak dua anak ini.

Apalagi, tambah Bima, sudah ada beberapa daerah yang menerapkan aturan tersebut demi meningkatkan kinerja aparatur negara di wilayah. Lurah yang rajin berinovasi cepat merespons warga, tapi tunjangannya sama saja dengan yang lain dirasa tidak adil, sehingga kebijakan ini disebut bisa merangsang etos kerja.

”Begitu kelihatan output-nya, kerjanya, ada buktinya, lalu disampaikan dan dinilai, baru dapat tunjangan peningkatan. Ini masuk bahasan,” terangnya.

Selain meningkatkan pundi-pundi, lurah yang bekerja lebih dari waktu kerja dan berinovasi juga bakal mem­permudah jalan ’naik kelas’ atau promosi jabatan. ”Lurah berprestasi, ketika pangkatnya cukup, ya bisa promosi. Itu keuntungannya selain soal pendapatan,” ucapnya.

Pembahasan juga tak hanya soal aturan main, tapi juga soal anggaran. Namun, Bima memastikan upaya itu tidak akan masuk Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

Pria 46 tahun ini bakal mendo­rong konsep penguatan ki­nerja wilayah pada anggaran 2020. Namun, ia belum bisa memastikan berapa kebutuhan anggaran sebelum memantap­kan skema aturan main soal tunjangan prestasi ini.

”Di (APBD) perubahan nggak cukup. Kita coba tahun depan. Untuk penguatan wilayah, ter­masuk kajian penambahan personel kewilayahan. Sekarang jelas kita kedodoran, misal ka­lau ada lapak PKL liar Satpol PP kedodoran, lurahnya juga kedodoran. Itu (penambahan personel kelurahan, red) juga masuk kajian,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)