2 Pimpinan Lama Belum Serahkan Mobdin

by -31 views

METROPOLITAN – Setelah menunggu tiga pekan pasca-pelantikan, akhirnya anggota DPRD Kota Bogor sudah menentukan pimpinan defintif secara utuh. Mengacu pada hasil pleno KPU Kota Bogor, mengikuti UU Nomor 23 Tahun 2014, empat partai dengan perolehan suara terbanyak berhak duduk di kursi pimpinan dewan yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Sebagai peraih suara terbanyak, PKS pertama kali partai yang memilih pimpinan dewan, yakni Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto. Disusul partai Gerindra yang menunjuk anggota dewan petahana Jenal Mutaqin sebagai wakil ketua. Akhir pekan lalu, Partai Golkar resmi menunjuk Eka Wardhana sebagai pimpinan DPRD lima tahun kedepan. Terakhir, partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan, memilih Ketua DPC PDIP Dadang Iskandar Danubrata. Sehingga pimpinan dewan yang diajukan partai terpilih, sudah definitif dan tinggal ditindak lanjuti.

Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman, mengatakan, setelah utuh seperti ini, pihaknya akan melakukan rapat paripurna untuk menyampaikan dan mengumumkan nama-nama pimpinan yang sudah ditentukan masing-masing partai. Dibuatkan risalah dan Surat Keputusan (SK) pimpinan sementara, lalu disampaikan kepada wali kota. Dari F1, lalu membuat surat ke gubernur Jawa Barat untuk pengesahan penetapan pimpinan DPRD 2019-2024.

“Prosesnya kita nggak bisa mastikan, karena ada proses di gubernur ya. Yang jelas Kamis (12/9) sudah disampaikan ke provinsi, semua syarat lengkap. Mulai dari SK pimpinan, risalah paripurna diumumkan, surat dari wali kota untuk gubernur, terus ada berita acara dan surat-surat dari parpol yang berhak isi kursi pimpinan. Kita lampirkan semua,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Mantan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor itu menambahkan, setelah SK gubernur turun, maka akan dilakukan pelantikan ketua atau pimpinan definitif DPRD Kota Bogor oleh kepala Pengadilan Negeri (PN) di sidang paripurna. Pihaknya berharap, jika kamis mendatang disampaikan lengkapa ke Pemprov Jabar, pelantikan bisa dilakukan satu pekan setelahnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kota Bogor sementara Atang Trisnanto menuturkan, kini tugas memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif segera rampung. Setelah lebih dulu merampungkan fasilitas pembentukan fraksi. Kini tinggal menyelesaikan pembahasan tata tertib (tatib). Ia berharap, minggu depan sudah bisa dilakukan pelantikan pimpinan definitif jika administrasi SK ke gubernur bisa segera beres.

Padahal, sudah lebih dari seminggu para wakil rakyat bekerja lantaran sudah digaji per awal September ini. Namun baru bisa melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan dan turun ke masyarakat. Sedangkan fungsi legislasi dan budgeting menunggu pengesahan pimpinan DPRD, yang juga setelah itu turunannya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Makanya kita ingin segera urus itu ke provinsi, seminggu lah maksimal. Pembahasan AKD bisa segera dilakukan setelah pelantikan, merujuk dari SK gubernur. Setelah itu membentuk panitia kerja (panja) pembahasan tatib, melanjutkan pembahasan yang kini sedang jalan. Jadi nanti sampai ke pembahasan komisi, nggak dari nol,” terang Atang.

Dua Pimpinan Lama Belum Serahkan Mobdin

Terbentuknya pimpinan DPRD Kota Bogor definitif, rupanya tidak sejalan dengan terpenuhinya kewajiban para pimpinan dewan periode lalu, untuk segera menyerahkan mobil dinas (mobdin) yang digunakan pada masa kerja. Tercatat, dari empat mobdin pimpinan DPRD lalu, baru dua yang diserahkan. Yakni mobdin yang digunakan mantan ketua DPRD Untung Maryono dan wakil ketua Jajat Sudrajat. Sedangkan sisanya, yakni yang digunakan wakil ketua Heri Cahyono dan Sopian, belum juga diserahkan.

“Total ada lima, tiga sudah diserahkan, dua dari pimpinan dan satu unit dari IKIAD. Dua unit lagi masih dalam proses penyerahan ke kami,” kata Sekretaris DPRD Kota Bogor Boris Derurasman.

Secara lisan, kata dia, sudah disampaikan kepada para pemilik lama untuk segera diserahkan. Sebab, mobil-mobil itu nantinya akan digunakan oleh pimpinan DPRD 2019-2024 yang baru saja definitif. Sebelum nanti digunakan, pihaknya berkewajiban untuk melakukan perbaikan ke bengkel untuk dilakukan service agar disiapkan dengan baik untuk para pimpinan anyar.

Selain itu, sambung Boris, dalam Rancanangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPDB) 2020 tidak ada list pengadaan mobil dinas baru. Artinya, mobdin yang lama yang akan digunakan. Mantan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor itu menjelaskan, kondisi mobil lama juga masih bagus dan masih layak digunakan. Ia pun berharap penyerahan sisanya bisa segera dilakukan sebelum dilaksanakan paripurna pelantikan pimpinan DPRD definitif dalam wakti dekat. (ryn/c/yok)