Bangun Komunikasi Intens

by -14 views

METROPOLITAN – Setelah lebih dari dua minggu dilantik, akhirnya Partai Golkar memutuskan nama-nama anggota DPRD Kota Bogor terpilih 2019-2024, untuk duduk sebagai wakil ketua DPRD dan ketua fraksi. Partai berlambang pohon beringin itu berhak menempati satu posisi pimpinan, setelah masuk dalam empat besar perolehan suara terbanyak di Kota Bogor pada pemilu lalu.

Anggota dewan petahana, Eka Wardhana, dipercaya sebagai wakil ketua DPRD lima tahun kedepan. Sedangkan ketua fraksi bakal diemban anggota DPRD Golkar daerah pemilihan (dapil) Bogor Selatan, M Rusli Prihatevy. Alhasil pembentukan pimpinan dewan definitif pun semakin dekat.

Meskipun bukan pertama kali duduk di legislatif dan termasuk politisi yang lebih senior di Golkar, Eka Wardhana mengaku posisi pimpinan sebagai wakil ketua merupakan amanah berat yang mesti dilakukan. Sebab, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) ‘warisan’ dari periode lama, seperti pengesahan beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan fungsi bujeting untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Awalnya kami terima SK (Surat Keputusan, red) dari DPP Partai Golkar itu Kamis (6/9) malam. Setelah itu besoknya (7/9), DPD Golkar langsung tindak lanjut dan menyerahkan SK itu kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) dan pimpinan sementara DPRD,” katanya kepada Metropolitan, akhir pekan lalu.

Dengan diserahkannya nama calon pimpinan DPRD dari Partai Golkar, Eka berharap pimpinan DPRD definitif bisa segera diproses dan dibentuk, sehingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa segera menyusul dan fungsi DPRD semakin cepat dilakukan.

Pria yang lolos dari dapil Bogor Tengah-Timur itu juga merasa ada pembeda yang harus dilakukan pada periode mendatang, terlebih pada jabatannya sekarang. Diantaranya meningkatkan dan mendetilkan komunikasi dan koordinasi terhadap pembangunan serta kebijakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dibawah komando Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya-Dedie A Rachim.

“Sebagai lembaga yang punya peran strategis, DPRD harus mewakili aspirasi masyarakat dan mitra pemerintah. Itu berat.  Semua fungsi dan peran harus bisa jalan, baik legislatif atau bujeting,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Setwan) Kota Bogor, Boris menuturkan, saat ini para anggota dewan memang belum bisa bekerja secara maksimal karena belum ada ketua definitif dari partai pemenang. Setelah ada ketua definitif, sambung dia, baru akan dibentuk AKD sehingga bisa melanjutkan ke pembahasan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Menurutnya, meskipun tidak ada tenggat waktu untuk penetapan ketua definitif, pemkot juga bakal dirugikan dengan tertundanya pembahasan APBD 2020.

“Saat ini masih membahas Tata Tertib (Tatib) dewan yang dipimpin ketua sementara sekaligus penetapan fraksi. Kita masih menunggu surat dari partai pemenang terkait pemilihan ketua definitif,” tuntas mantan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor itu. (ryn/c/yok)