Belum Dibangun, Beredar Kuitansi DP Kios

by -229 views

METROPOLITAN – Setelah tertunda bertahun-tahun lantaran polemik dengan pedagang, proyek revitalisasi gedung Blok F Pasar Kebonkembang, Kecamatan Bogor Tengah milik Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) akhirnya terealisasi tahun ini. Pembongkaran pun sudah dilakukan sejak awal Juli dan kini bangunan sudah rata dengan tanah. Namun ‘aroma tak sedap’ membayangi proses pembangunan. Meski belum dibangun, kios-kios di gedung yang nantinya memilik empat lantai itu ditengarai sudah diperjual belikan.

Kuitansi bermaterai bertuliskan ‘Tanda Jadi Pembelian Kios No.200-201 Lantai Dasar Blok F Ps. Kebonkembang’ belakangan beredar. Nilai yang tertera sebagai DP-nya berjumlah Rp50 juta, tertanggal 13 Desember 2017 dengan ditandangani atas nama Oentoeng Soehartono dengan materai.

Hal itu pun menimbulkan polemik baru lantaran kios yang dijual yakni lantai dasar, yang merupakan lokasi prioritas untuk pedagang eksisting yang kini ‘tergusur’ ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), tak jauh dari gedung Blok F yang dibongkar. Tak tanggung-tanggung, untuk dua kios yang tertera di kuitansi nilainya mencapai Rp1 miliar.

Paguyuban pedagang Blok F Pasar Kebonkembang Edi Junaedi mengakui, isu soal penjualan kios-kios di Blok F, meskipun bangunan belum jadi, sudah ada sejak lama. Bahkan sejak bangunan lama masih berdiri. Buatnya dan pedagang-pedagang yang lain, mengaku tidak terlalu pusing dengan adanya isu penjualan kios sebelum waktunya tersebut. Yang terpenting, kata dia, baik Pemkot Bogor melalui PD Pasar Pakuan Jaya dan pengembang, tetap komitmen terhadap kesepakatan yang sudah terjalin pada saat pertama kali mulai pengosongan, yakni pada malam takbiran Ramadan 1440 Hijriah lalu.

“Kalau itu mah sudah lama. Kita sering dengar ada yang ngaku-ngaku jual kios nanti kalau sudah jadi. Dari dulu itu sih, cuma kalau sampai terbukti ada kuitansi segala, nah itu persoalan juga. Apalagi kalau yang dijual itu lantai dasar, yang notabene itu prioritas untuk kami pedagang eksisting dengan kartu kuning,” tandasnya.

Ia mengingatkan beberapa kesepakatan yang sudah terjalin diatas kertas, misalnya soal kebijakan penempatan pedagang eksisting terdata nantinya kembali berjualan di lantai utama (lantai dasar), kemudian soal pengundian yang dilakukan sendiri diantara para pedagang eksisting. Kesepakatan itu menjadi landasan bagi para pedagang. Jika tidak, sambung Edi, tidak menutup kemungkinan pihaknya bakal kembali menuntut janji ke Pemkot Bogor dan PD PPJ tertera hitam diatas putih, dengan berbagai cara. “Itu saja. Kalau dilanggar, baru kita ambil tindakan,” imbuhnya.

Menanggapi adanya penjualan ‘terselubung’ hingga beredarnya kuitansi uang muka penjualan kios di lantai utama dengan nilai puluhan juta itu, Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ Deni Ariwibowo menegaskan, hingga kini ia berpedoman pada informasi dari pihak ketiga atau pembangun yang belum membuka penjualan kios-kios di Blok F. PD PPJ juga masih akan melakukan verifikasi kartu kuning para pedagang eksisting di Blok F Pasar Kebonkembang.

Bahkan ia juga mengklaim, peluang untuk orang menawarkan penjualan bahkan sampai ada kuitansi pembayaran DP kios di Blok F itu kecil kemungkinan untuk terjadi. Sebab menurutnya, sampai kini pengembang belum menjual kios-kios di Blok F menunggu penyelesaian verifikasi kartu kuning pedagang eksisting Blok F.

Saat ditanya nama yang tertera pada kuitansi, ia enggan berkomentar banyak. Buatnya, PT Mulyagiri KSO PT Mayasari Bakti sebagai pemenang Beauty Contest-lah yang berhak untuk memasarkan kios-kios di Blok F. Jika tidak ada aral melintang, kata dia, awal bulan Oktober akan segera dimulai penjualan kios-kios dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi para pedagang. “Dan sampai saat ini PT Mulyagiri belum ada penjualan untuk kios-kios, apalagi lantai dasar yang diperuntukan pedagang eksisting,” tandas Deni.

Saat dikonfirmasi, Pimpinan PT Mulyagiri KSO PT Mayasari Bakti M Rudi Ferdian menuturkan, sejak awal adanya Perjanjuan Kerja Sama (PKS), pihaknya sudah diperbolehkan menjual unit-unit yang ada di dalam gedung. Hanya saja, dengan dalih tidak mau ambil resiko, ia memilih untuk menunda proses penjualan. Apalagi lantai dasar, yang sesuai kesepakatan akan kembali diprioritaskan untu pedagang eksisting.

Menanggapi kuitansi penjualan kios yang beredar, ia juga tidak mau ambil pusing. Sejak awal, pria yang akrab disapa Rudi Bule itu tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual unit yang ada di Blok F.

Ia juga merasa tidak aneh, karena sejak awal rencana pembangunan, banyak pihak yang disebutnya ‘ngaku-ngaku’ sebagai orang-nya PT Mulyagiri. Bahkan seringkali ia mendengar kabar soal kuitansi penjualan, namun tanpa tertera nama perusahaan dan selalu nama personal yang bisa jadi mengaku kuasa pengembang. Menurutnya juga tidak aneh, banyak pengusaha yang sudah jualan ketika sudah ada kerja sama, sedangkan ia enggan ambil resiko.

“Jadi kalau ada yang merasa dirugikan silahkan lapor ke polisi, belum pernah menerima uang satu rupiah pun. Sejak PKS turun, saya sudah berhak jualan. Tapi saya nggak mau ambil resiko karena belum dibongkar. Pasti ada omongan jelek, belum apa-apa sudah jualah lah. Resiko tinggi, saya nggak mau,” katanya saat ditemui Metropolitan di kediamannya.

Tak kurang beberapa orang pernah disebutnya jadi korban. Ada yang datang dan mengaku rugi Rp10 juta, Rp20 juta dan lainnya, dengan kuitansi. “Yang pasti saya belum terima uang. Jujur, dari periode direksi lalu kita sudah disuru jualan, mungkin kontribusi PAD, tapi saya nggak mau sebelum beresin dulu lapangan. Intinya kalau ada yang dirugikan lapor polisi saja,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)