Desain Proyek Pedestrian Surken Diubah Lagi

by -74 views

METROPOLITAN – Proyek penataan Jalan Suryakencana dengan memperlebar pedestrian tahap dua kembali dilanjut tahun ini. Tak seperti proyek pada sebelumnya, kelanjutan pelebaran trotoar di sisi kiri jalan Pecinan kali ini tidak berjalan mulus. Meskipun sudah ada pemenang proyek, rupanya suara keberatan dari warga pemilik toko baru mengemuka.

Seorang warga yang juga pemilik toko di Jalan Surken, Rani mengatakan, ia tidak keberatan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan penataan trotoar Surken. Namun, ia menolak jika penataan juga menyentuh pelebaran trotoar. Sebab, dengan pelebaran itu, otomatis memperkecil lebar bahu jalan yang digunakan kendaraan.

Padahal, sebagai pemilik toko, ia juga memerlukan lokasi parkir untuk bongkar muat barang. Namun tidak sampai membuat macet jalanan. “Kalau jalan kecil kami parkir susah. Intinya ditata nggak apa-apa, tapi nggak perlu dilebarkan lah. Tidak penting, mempersempit pengendara,”,katanya saat ditemui awak media.

Rani juga mengaku heran, sejak awal tidak pernah diberi tahu soal rencana pelebaran jalan. Tiba-tiba sudah jadi siteplan danl tidak dilbatkan saat perencanaan. “Pas mau mulai sekarang ini ngukur-ngukur, kan lucu. Silahkan kalau mau dpercantik, tapi nggak usah dilebarin,” tandasnya.

Banyaknya sejumlah pedagang membuat anggota DPRD Kota Bogor ikut angkat bicara. Seperti Atty Soemadikarya yang mengungkapkan jika protes dari warga harus dihormati Pemerintah Kota Bogor. Terlebih pelebaran trotoar di kawasan surken berampak negatif dan akan membunuh penghasilan pemilik toko di sepanjang jalan, karena tidak bisa parkir. Sebagai orang yang lahir dan besar di kawasan itu, ia mengerti betul kondiis para pemilik toko.

“Bisa saja sepi pembeli. Jika ruas jalan yang sudah ada harus dipersempit dengan alasan kecantikan tata ruang di tengah kota, ya nggak tepat. Sudah cukup pedestrian kawasan lawang salapan dan Kebun Raya Bogor,” ketusnya.

Apalagi, kata dia, hanya untuk menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan angka puluhan miliar. Sebab masih banyak anggaran di pos-pos yang lebih dibutuhkan masyarakat Kota Bogor.

Politisi PDIP itu menduga, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot Bogor terbatas atau malah tidak ada. Sebab, keberatan dan keluhan warga baru mengemuka setelah ada pememang proyek dengan nilai Rp14 Miliar itu. “Kalau protes sekarang. Artinya nggak ada sosialisasi dong. Saya tegaskan disana akan lumpuh karena nggak ada persiapan soal lahan parkir,” tuntas Atty. (ryn/c/mam)