Dewan Minta Investor Nakal Dibabat Habis

by -36 views

METROPOLITAN – Persoalan pembangunan Jakarta Pavilion Apartemen (JPA) di kawasan Perumahan Kinan City, Keacmatan Cibinong, mendapatkan sorotan dari anggota DPRD, Ruhiyat Sujana. Politisi Demokrat itu menilai, polemik yang kini tengah terjadi antara warga dengan pengembang patut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Apalagi, lokasi titik permasalahan berada tepat di kawasan pemerintahan daerah. “Lokasinya di depan mata lho, masa tidak direspons. Pemda wajib turun untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya saat ditemui Metropolitan di ruangan kerjanya, kemarin..

Terbitnya pembangunan JPA sendiri, lanjut dia, buntut daripada oknum pengembang perumahan Kinan City yang menjual sebagian lahannya untuk pembangunan apartemen. Bahkan, warga saat ini harus mengalami kesengsaraan dua kali lipat, karena dalam kondisi yang sama, fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) perumahan seperti jalan, belum terpenuhi pengembang yang saat ini melarikan diri. Ruhiyat mengingatkan, dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak mungkin akan ada masalah seperti yang sedang dihadapi warga Kinan City.

Tidak hanya pemenuhan kewajiban seperti fasos fasum yang ditinggalkan pengembang, namun seringkali pemerintah dengan pengembang melupakan aturan yang menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan. “Ini (Kinan City) adalah salah satu contoh lemahnya aturan di Kabupaten Bogor. Dan saya meminta kepada pemkab untuk turun dan memperketat sebuah aturan. Investor nakal dibabat habis saja,” tegasnya.

Amarah warga sendiri kembali bergejolak ketika mengetahui pembangunan JPA benar diproses dengan belum dipenuhinya izin pembangunan terutama persetujuan dari warga sekitar. “Kami menolak karena dari awal kita beli rumah di sini tidak ada siteplan apartemen. Kalau dari awal ada siteplan apartemen, kita tidak akan beli rumah disini,” tegas salah seorang warga, Gunawan.

Kuasa Hukum warga Kinan City, Zentoni mengatakan, sebetulnya aksi penolakan telah dilakukan pada Januari lalu. Namun ini bergulir kembali lantaran tidak pernah ada langkah yang pasti dari pemerintah. “Kami sudah melakukan beberapa kali penolakan. Bahkan kasus ini sudah dimediasi bersama DPRD bebrerapa waktu lalu, tapi malah sekarang di-cut and fill proses dibangun. Kita akan adukan ini ke PTUN,” tegas Zentoni.

Pada aksi penolakan Januari lalu, warga mengetahui Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) Apartemen JPA sudah diterbitkan. Penerbitan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diduga akibat adanya tandatangan palsu dari warga setempat. “Seharusnya yang diminta tandatangan itu warga yang tinggal disini. Patut diduga tandatangan palsu. Dan saya menerima kuasa ini, semuanya menolak,” tegasnya.

Menyikapi ini, perwakilan DPMPTSP Kabupaten Bogor, Nandar Hadiwinata saat itu menjelaskan, terbitnya IPPT untuk pembangunan apartemen seluas 8.900 meter persegi tersebut pertama didasari PPDP lunas dari Kinan City ke PT Megah Karya selaku pengembang apartemen Jakarta Pavilion.

“Kemudian ada izin warga juga dari Rt 1 RT 3 RW 9 Kelurahan Tengah. Lalu warga Rt 4 Rw 9 Kelurahan Pakansari dan itu sudah diketahui ketua RT/RW, lurah Tengah, Pakansari serta camat Cibinong. Kemudian satu lagi ada revisi site plan pada 19 Oktober 2017. Jadi lahan ini sudah dikeluarkan dari Perumahan Kinan City,” tandasnya. (cr2/b/els)