HMI Ancam Gerudug Istana Bogor

by -5.6K views

METROPOLITAN – Rancangan Undang–undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan. Kondisi ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih munculnya dugaan pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor pun ikut menolak pengesahan tersebut dan berencana menggelar aksi di depan Istana Bogor dalam waktu dekat.

Mide Formateur I HMI Cabang Kota Bogor, Sofwan, mengatakan pengesahan UU KPK memang melemahkan semangat dan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa pasal yang dianggapnya janggal seperti aktivitas penyadapan yang dinilai memperhambat kinerja KPK karena harus melalui izin tertulis.

Selain itu, kehadiran Dewan Pengawas yang merupakan lembaga non-struktural memiliki peran sangat menentukan karena mempunyai wewenang memberi izin melakukan penindakan dan melakukan pengawasan.

Sofwan menganggap tak menutup kemungkinan orang orang yang masuk didalamnya  malah punya kepentingan lain. Kondisi ini berpontensi mengintervensi laju gerak KPK yang bisa berdampak pada kinerja KPK.

Pasal lain yang juga dipermasalahkan adalah mengenai status pegawai tetap berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pada pasal 45 ayat 3 disebut bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Sofwan, jika ditinjau secara yuridis, aturan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 109/PUUXIII/2015 yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri atau penyidik independen (non-PNS). “Bahkan pada Pasal 1 angka 3 terkait status KPK yang menjadi lembaga pemerintah atau eksekutif dikhawatirkan KPK berpotensi tak lagi independen,” kata Sofwan.

Menurutnya, dalam pengesahan Revisi UU KPK pemerintah dan DPR terkesan dipaksakan. Sebab, revisi tersebut tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional dan terkesan terburu-buru. Sofwan mengajak seluruh masyarakat menolak Pengesahan RUU KPK tersebut. “Oleh sebab itu, saya sebagai Kader HMI Cabang Kota Bogor siap menggelar aksi di depan Istana Bogor untuk menolak UU KPK yang baru,” pungkasnya (fin/rez/py)

Loading...